Walikota Azis Sampaikan Kronologi Sampai Tidak Terjadi Hibah untuk UGJ

oleh -1 views
AUDIENSI. Walikota Cirebon Nashrudin Azis mengajak perwakilan massa GMBI untuk beraudiensi di Rumah Dinas Walikota.

RAKYATCIREBON.ID – Isu soal status lahan milik Pemkot Cirebon di kawasan Bima, yang saat ini digunakan untuk pengembangan pendidikan oleh Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, kembali membuat geger. Dua kelompok massa bersebarangan, dalam waktu bersamaan, turun aksi, Kamis (14/10).

Kelompok pertama, massa dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Cirebon Raya melakukan aksi dengan tujuan ke Balaikota Cirebon untuk meminta bertemu dengan walikota.

GMBI meminta orang nomor satu di Kota Cirebon itu memberikan klarifikasi terkait beberapa pertanyaan yang disampaikan mengenai persoalan hibah lahan kawasan Bima.

Namun tak sampai di depan balaikota, untuk menghindari bentrok, massa aksi GMBI dihadang petugas kepolisian tepat di depan Rumah Dinas Walikota. Polisi pun memasang kawat berduri untuk menghadang massa.

Penghadangan dilakukan, karena dari arah berlawanan, sejumlah LSM yang tergabung dalam Elemen Masyarakat Kota Cirebon (EMKC), juga melakukan aksi di Jalan Siliwangi dari arah Krucuk.

Mereka pun sama, dihadang polisi dengan kawat berduri. Sehingga tidak bisa sampai di depan Balaikota Cirebon.

Setelah lama berorasi, massa GMBI pun geram karena permintaannya tak kunjung dipenuhi. Mereka sempat berusaha membobol barikade polisi dan menyingkirkan kawat berduri.

Namun, upaya tersebut berhasil diredam. Karena, Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH didampingi Kapolres Cirebon Kota serta Sekretaris Daerah turun ke jalan menemui massa GMBI.

Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH turun langsung menemui kedua massa aksi yang berseberangan. Azis meminta agar semua pihak tetap bisa mengedepankan serta menjaga ketertiban di Kota Cirebon.

Setelah mendengarkan apa yang menjadi keinginan massa aksi, Azis pun memutuskan untuk berdialog bersama perwakilan massa aksi dari GMBI Cirebon Raya. Mereka pun berdialog di rumah dinas (Rumdin) walikota dengan pengawalan ketat kepolisian.

Saat menemui massa aksi dari GMBI Cirebon Raya, Azis menyampaikan permohonan maaf, karena surat permintaan klarifikasi yang dilayangkan GMBI belum sempat direspons. Sehingga massa GMBI sampai turun melakukan aksi.

Menjawab pertanyaan yang dilayangkan massa GMBI, Azis pun menjelaskan secara runtut duduk persoalan yang dipertanyakan.

“Pada tahun 2018, saya tidak menjabat lagi sebagai kepala daerah, karena Februari habis masa jabatan. Lalu 12 Desember 2018 dilantik dan 2019 mulai kerja. Saya memeriksa apa yang terjadi selama 1 tahun. Ternyata telah terjadi kesepakatan pinjam pakai antara YPSGJ dengan Pemkot,” ungkap Azis.

Perjanjian pinjam pakai tersebut, lanjut Azis, menjadi dasar untuk peningkatan pendidikan di Kota Cirebon. Dan saat itu, Azis melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan.

Kemudian saat muncul ketentuan bahwa mekanisme pinjam pakai hanya diperbolehkan antara lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, maka ada masukan agar lahan dihibahkan.

Namun saat itu, kata Azis, pemkot tidak mau gegabah. Sehingga pihaknya berkoordinasi dengan lembaga DPRD untuk memohon rekomendasi, sampai di DPRD dibentuk pansus hibah. Dan saat itu, pembahasan berjalan dengan alot.

“Kita koordinasi dengan DPRD, memohon rekomendasi. Dibuatlah pansus. Tapi ada yang setuju dan tidak. Dan semua mengacu pada peraturan. Kita sudah konsultasi ke Kemendagri, Kemenkeu, Pemprov Jabar. Singkatnya, DPRD tidak merekomendasikan terjadinya hibah. Karena itu, pemkot tidak memaksakan. Keputusan pansus kami terima. Jadi sekali lagi hibah tidak terjadi,” tutur Azis.

Persoalan muncul dari status lahan tersebut, kata Azis, akibat adanya salah persepsi dari masyarakat dan ketidaktahuan proses yang sebenarnya terjadi. Sehingga muncul spekukasi-spekulasi liar.

Azis mengapresiasi GMBI yang sudah meminta klarifikasi dan memberikan kesempatan kepada pemkot untuk menjelaskan secara gamblang persoalan yang sebenarnya terjadi.

“Tidak terjadi apa-apa. Karena hibah tidak terjadi. Atas saran semua pihak. Karena tujuan pemkot untuk membantu Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) itu baik. Tapi bukan dengan cara hibah, karena itu salah. Maka mekanismenya disesuaikan agar tidak melanggar hukum,” ucap Azis.

Disebutkan Azis, setelah berkonsultasi ke pemerintah pusat, ada opsi lain yang bisa diterapkan. Menurut ketentuan, opsi pinjam pakai tidak bisa dilakukan, karena pinjam pakai ke swasta tidak diperbolehkan. Hanya boleh untuk sesama lembaga pemerintah.

“Itu tidak terjadi. Jadi ada dua opsi yang diperbolehkan menurut Kemenkeu. Pertama pemanfaatan lahan dengan sewa, tapi pasti muncul nominal. Kami juga tidak lakukan. Opsi kedua, kerja sama penggunaan lahan bisa digunakan oleh pihak lain dengan kerja sama. Itu yang kita gunakan. Kerja sama kepentingan dunia pendidikan. Nantinya Disdik akan hadir di sana. Ada dua plang. Plang pemkot tentang pelaksanaan pendidikan, ada plang UGJ dengan Fakultas Kedokteran, semua prosedur sudah dipenuhi,” kata Azis.

Usai audiensi, Ketua Distrik GMBI Cirebon Raya, Maman Kurtubi menyampaikan, pihaknya masih merasa kurang puas dengan hasil pertemuan. Karena ada beberapa pertanyaan mereka yang masih menyisakan rasa penasaran.

“Dalam hal ini apa yang kami pertanyakan belum dijawab secara keseluruhan berkaitan dengan dasar-dasar dari pada Pemerintah Kota Cirebon, dalam hal ini dua kali mengeluarkan surat pinjam pakai kepada Yayasan Unswagati (YPSGJ),” ujar Maman kepada awak media.

Menurut Maman, Pemerintah Kota Cirebon harus bertanggungjawab atas segala kebijakan yang telah dibuat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Termasuk soal hibah tanah kepada YPSGJ yang saat ini menjadi pro kontra.

“2018, 2019 itu masih belum bisa dijawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang menjadi dasar Pemerintah Kota Cirebon meminjampakaikan. Apalagi pada tahun 2018 lahan tersebut masih menjadi kewenangan Kemenkeu (Kementerian Keuangan),” lanjut Maman.

Salah satu yang dipersoalkan GMBI terkait hibah ialah status tanah. Menurut Maman, pada saat terjadi pinjam pakai tahun 2018, status tanah masih milik Kemenkeu. Tapi Pemerintah Kota Cirebon sudah berani mengambil langkah sendiri.

“Dengan fungsi tugas dari Pemerintah Kota Cirebon sendiri itu tidak diperbolehkan. Apalagi  ini dapat pinjaman dari pemerintah pusat. Itu belum bisa dijawab kaitan dengan apa yang menjadi dasar,” kata dia.

Pihaknya juga mempertanyakan perihal izin bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. “Perda nomor 4 tahun 2010 di pasal 1 setiap orang atau badan yang mendirikan gedung harus ada izin,” jelas dia.

“Langkah selanjutnya kita menunggu dari Pemerintah Kota Cirebon untuk membalas klarifikasi dari kita pada 14 September serta menindaklanjuti Dumas kita, kaitan dengan bahwa ada dugaan satu bentuk pelanggaran kaitan dengan bangunan berdiri tanpa izin,” jelas Maman.

Untuk itu, kata dia, pihaknya akan menunggu dan menagih pemkot untuk membeberkan data, fakta serta dasar hukum yang mereka pertanyakan terkait lahan di kawasan Bima.

Setelah perwakilannya berhasil melakukan audiensi dengan walikota, massa GMBI pun membubarkan diri. (sep/wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.