Walikota: Anggaran Tambahan PON Force Majeure

oleh -17 views
Aher Ingin Jabar Kahiji, Azis Pastikan Dua Venue PON Siap Guna 

KESAMBI – Penambahan anggaran untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XIX dalam APBD Perubahan 2016, dianggap suatu keharusan, meski mendapat penolakan dari ketua dan empat anggota banggar.

tinjau venue pon
Gubernur Aher dan Walikota Nasrudin Azis tnjau venue PON. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon



“Penambahan anggaran tersebut dilakukan karena untuk persiapan gelaran PON merupakan kondisi force majeur, yang harus segera dilakukan karena mendesak,” kata Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH saat meninjau kesiapan venue PON di Kompleks Olahraga Bima bersama Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan Lc, Senin (5/9).

Bila tidak segera dilaksanakan, kata Azis, dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan hajat olahraga nasional itu.

“Kalau kita dianggap sebelum DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran, red) dibuat, tapi kegiatan itu sudah digarap, menurut kita ini bagian dari force majeur (keadaan yang mengharuskan, red). Sesuatu yang harus didahulukan. Kalau kita hanya menunggu, persiapan PON tidak akan selesai pada waktunya,” ungkap Azis.

Mantan Ketua DPRD Kota Cirebon itu menambahkan, segala persiapan untuk menjadi tuan rumah PON atas dua venue olahraga di Kompleks Bima, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Cirebon. Makanya, anggaran yang digunakan untuk penyelesaian persiapan PON juga bersumber dari APBD Kota Cirebon.

“Kalau semua penyelenggara pemerintahan ini berpikirnya sama, bagaimana menyukseskan pelaksanaan PON, tentunya ini (penambahan anggaran di APBD-P 2016, red) tidak akan menjadi persoalan,” kata Azis menyindir sikap ketua dan empat anggota banggar yang menolak tandatangan APBD Perubahan (APBDP) 2016.

Ia menuturkan, akselerasi yang dilakukan pihaknya dalam hal penyediaan anggaran tambahan untuk persiapan PON, dipastikan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tapi demi menjaga nama baik Jawa Barat sebagai tuan rumah PON ke-XIX.

“Anggaran yang dialokasikan untuk lanjutan persiapan PON, secara nominal sudah tersedia saat itu. Hanya saja bentuk kegiatannya belum. Makanya ketika kita sudah melihat kondisi persiapan saat itu, kita memasukkan penambahan anggaran untuk perbaikan yang harus dilakukan. Ini demi kelancaran PON,” tuturnya.

Diakuinya, untuk mengerjakan proyek penambahan persiapan sarana dan prasarana venue PON, dana yang digunakan bersumber dari dana talangan pihak kontraktor.

“Tapi kan sekarang alhamdulillah selesai. Itupun karena ada yang nalangin dulu. Saya kira untuk menjadi tuan rumah yang baik, saya memberanikan diri untuk melaksanakan itu,” kata dia.

Dia juga menyinggung soal kontraktor yang menggarap penambahan persiapan venue PON. Azis mengatakan, pihaknya menunjuk kontraktor yang sama dengan kontraktor pembangunan awal venue PON, dengan alasan sinkronisasi.

“Pelaksananya itu sama dengan pemenang tender sebelumnya yang paket besar. Ditunjuknya pelaksana itu, agar sejalan dalam pelaksanaannya. Contoh, perbaikan mesin kolam. Kalau bukan pihak yang pertama yang memasang, kan harus ulang lagi. Kalau pelaksananya sama, kan tinggal dilanjutkan,” jelasnya.

Terpisah, Anggota Banggar DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani SH MH menegaskan, pelaksanaan pengerjaan tambahan persiapan PON telah menyalahi prosedur. Pasalnya, Dani menuturkan, rentang waktu pengesahan APBDP sampai proses selanjutnya sebelum pelaksanaan kegiatan, sangatlah sempit.

APBDP, kata Dani, ditandatangani pada 30 Agustus. Setelah itu dilakukan penelitian DPA sekitar dua pekan. Belum lagi penyesuaian Peraturan Presiden (Perpres) berkaitan pengadaan barang dan jasa.

Makanya, Dani memperkirakan, proyek tambahan persiapan PON baru bisa dilaksanakan pada Oktober.

“Dan mungkin PON juga sudah selesai. Yang pasti, banyak sekali pihak ketiga yang terlibat dalam pembangunan ini, mereka melaksanakan pekerjaan tanpa SPK (Surat Perintah Kerja, red), apalagi dokumen kontrak,” jelasnya.

Ia juga mengakui, ketika rapat bersama antara banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di awal, rencana anggaran untuk persiapan PON sudah dibahas.

Hanya saja pada saat pembahasan anggaran untuk PON berproses, tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat turun meninjau venue PON di Bima. Hasilnya diketahui terdapat beberapa kekurangan.

“Makanya TAPD menganggarkan lagi, tapi tidak koordinasi dengan banggar. Salahsatunya Rp1 miliar anggaran di Disporbupdar, itu pada saat rapat bersama banggar dan TAPD, tidak dibahas,” kata politisi yang juga ketua DPD PAN Kota Cirebon itu.

Dani sendiri mengaku heran dengan klaim Ketua Fraksi Demokrat, M Handarujati Kalamullah SSos yang menyebutkan sudah ada pembahasan antara banggar dan TAPD soal anggaran tambahan persiapan PON pada APBDP 2016.

“Kalau memang sudah dibahas, pertanyakan satu per satu item belanja untuk PON itu apa saja kepada anggota banggar. Kan tidak ada yang tahu. Pimpinan juga tidak ada yang tahu. Misalnya, pengadaan mebeler di Disporbudpar. Pertanyaannya, kapan pengadaannya? Kan PON-nya juga mau dimulai. Dan sekalipun juksung (penunjukan langsung, red), itu baru bisa digelar setelah penelitian DPA selesai,” terangnya.

Wakil rakyat yang duduk di Komisi A DPRD itu menilai, mestinya anggaran untuk persiapan PON dialokasikan di APBD murni 2016. Karena, dinilai Dani, bila dipaksakan di-cover APBDP, tidak akan bisa dilaksanakan. Terkecuali, disebutkan Dani, pemkot dan pihak ketiga atau kontraktor menyepakati “kontrak di bawah meja”.

VENUE PON SIAP GUNA

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan berharap, kontingen Jabar mampu menjadi jawara atau Jabar Kahiji dalam perhelatan PON mendatang.

Namun, gubernur yang akrab disapa Aher ini enggan menjawab saat ditanya raihan medali.

“Target juara umum, soal rincian medali berapa itu urusan Allah SWT,” katanya saat meninjau venue Kolam Renang Catherine Surya di Kompleks Olahraga Bima Kota Cirebon untuk cabor selam nomor kolam, kemarin.

Aher yang didampingi Netty Prasetiyani, Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH menjanjikan, akan pemberian bonus bagi atlet yang berhasil memperoleh medali di PON. Namun, dia juga menolak membocorkan nilai bonus yang dimaksud.

Disinggung kesiapan seluruh venue PON se-Jabar, Aher memastikan, telah mencapai 100% siap guna.

Aher juga berkomitmen untuk memanfaatkan seluruh arena olahraga se-Jabar pasca-PON kelak.

“Manfaatkan sebaiknya untuk olahraga. Pemeliharaan akan dilakukan KONI masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH mengatakan, setidaknya ada dua venue di Kota Cirebon, masing-masing kolam renang dan GOR Bima untuk bulutangkis telah 99% siap guna. Kedua venue saat ini, lanjut Azis, hanya menyisakan hal-hal ringan untuk dibenahi.

“Di GOR Bima tinggal pemasangan karpet, juga tenda pemanasan. Sedangkan kolam renang tinggal pasang papan skor dan alat kesehatan,” tuturnya.

Dia menyebutkan, pembenahan dua venue PON dan kawasan sekitar Bima memakan biaya sekitar Rp15,5 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar.

Jumlah itu masing-masing sekitar Rp4 miliar untuk pembenahan kolam renang, Rp3,5 miliar untuk GOR Bima, dan sekitar Rp8 miliar untuk pembenahan infrastruktur.

Untuk mencegah kemungkinan mangkrak pasca-PON, Azis memproyeksikan kedua venue akan tetap dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Rencananya, kolam renang dan GOR Bima akan dibuka untuk kompetisi olahraga dan dikomersilkan.

“Pemkot Cirebon akan bentuk tim pengelola Stadion Bima,” pungkasnya. (jri/man)
      

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.