Wabup Kuningan: Cara Turunkan Kemiskinan, Permudah Investasi!

oleh -3 views
PERIZINAN. Wakil Bupati Kuningan HM Ridho Suganda didampingi Kepala DPMPTSP Agus Sadeli melihat langsung proses pembuatan perizinan. FOTO: ALEH MALIK/RAKYAT CIREBON

RAKYATCIREBON.ID – Dalam pembangunan ekonomi, investasi merupakan salah satu cara menurunkan persentase angka kemiskinan. Dengan meningkatnya investasi di suatu wilayah, mampu membuka lebih besar peluang lapangan kerja.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kuningan HM Ridho Suganda SH MSi pada Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2021, yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan di Grage Hotel Sangkanurip.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Kuningan Drs Agus Sadeli MPd mengungkapkan, dunia usaha adalah salah satu sektor yang terimbas pandemi Covid-19. Sehingga membuat penurunan produktivitas usaha, pemutusan hubungan kerja, kredit macet, serta menurunnya daya beli masyarakat.

“Oleh karena itu, penanaman modal atau investasi mempunyai peranan strategis dalam penyelamatan pembangunan ekonomi. Dan pemerintah hadir dengan mensuport para pengusaha agar tetap eksis dan mampu bertahan,” kata Agus.

 Selain itu, investasi yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur penghubung antar satu kawasan ke kawasan lain, akan mendorong peningkatan internal maupun skala ekonomi eksternal yang ditandai dengan turunnya biaya produksi. Hal ini akan meningkatkan profit, sehingga akan ikut menarik para investor untuk perluasan lapangan kerja baru.

“Kabupaten Kuningan memiliki potensi yang luar biasa, baik di sektor pariwisata, pertanian, dan peternakan. Namun yang menjadi kendala sulitnya akses dari luar ke Kabupaten Kuningan. Jika saja ada jalan tol dan stasiun kereta api yang langsung ke Kuningan, saya yakin akan banyak investor yang mau berinvestasi. Dan itu harus kita pikirkan bersama,” ucapnya.

Selanjutnya, Agus juga mengimbau kepada para pelaku usaha di Kabupaten Kuningan yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), untuk wajib membuatnya melalui OSS. Sekaligus wajib menyampaikan laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Agar nilai investasi bisa tercatat dengan benar dan tren peningkatan perkembangan investasi terukur dengan jelas.

Pada kegiatan rakor tersebut, dihadiri para kepala SKPD, camat, pegawai DPMPTSP serta tamu undangan. (ale)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *