Usulan Masyarakat Bakal Terintegrasi dengan RKPD Online

oleh -9 views
MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten Majalengka akan segera melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat daerah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Drs Edy Noor Sudjatmiko, Jumat (3/3).  
bp4d majalengka gelar forum opd bidang kemiskinan
BP4D Majalengka gelar forum OPD. Foto: Hasan/Rakyat Cirebon
Melalui kegiatan itu, kata Edy, pemerintah daerah setempat akan menampung aspirasi dan usulan program dari masyarakat dalam bank data secara daring yang nantinya juga akan terintegrasi dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) online.
“Secara online pada tahun-tahun ke depan pemerintah kecamatan (salah satunya, red) tinggal mengambil data dari website Bappelitbangda. Itu sudah ada bank data untuk satu kecamatan, dan OPD lainnya,” ujar Edy.
Pada tahun-tahun sebelumnya, Edy Noor mengakui banyak usulan yang terkumpul dari Musrenbang tidak terealisasikan dinas dan pemerintah kecamatan terkait. Alasannya, data usulan masyarakat itu tidak dikumpulkan dan didata secara optimal. Metode bank data diakui sebagai inovasi yang baru dikembangkan pemerintah daerahnya.
Mantan kepala DPKAD ini meyakinkan, usulan masyarakat yang ditampung di bank data itu bisa tetap direalisasikan meski pimpinan satuan kerja perangkat daerahnya berganti-ganti. Usulan masyarakat yang belum terealisasi, kata dia bisa diwujudkan OPD terkait pada waktu yang akan datang.
Menurutnya, OPD tidak bisa merealisasikan seluruh usulan itu sekaligus karena memiliki keterbatasan anggaran dan kemampuan sumber daya manusia. Pembuatan bank data itu diyakini bisa menciptakan transparansi pemerintah dalam melaksanakan program sesuai usulan masyarakat.
Nantinya, kata dia, program mana saja yang menjadi prioritas akan dibahas di musrenbang tingkat Kabupaten. Disitu setiap Dinas beradu data dan beradu argumen terkait pentingnya program mana dulu yang harus segera dikerjakan. Namun, hal itu tentu saja disesuaikan dengan RPJMD yang sudah disusun oleh pemerintah Kabupaten Majalengka. 
“Sepanjang periode kepemimpinan SUKA jilid dua, ada enam bidang yang programnya terus digenjot. Salahsatunya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga berencana membuat sistem pengawasan kinerja pemerintahan. “Masyarakat nanti bisa memantau usulannya ini sudah sampai mana (direalisasikan SKPD terkait). Apakah ditolak, diterima atau diproses APBD misalnya,” katanya.(hsn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.