Siapkan Rute dan Skema Subsidi Tarif

oleh -8 views
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi

RAKYATCIREBON.ID – Rapat internal evaluasi rencana operasional Bus Rapid Transit (BRT) yang digelar bersama Dinas Perhubungan dan PD Pembangunan melahirkan enam kesepakatan. Salah satunya, pengelolaan dan operasional BRT dilimpahkan kepada PD Pembangunan.

“Setelah rapat internal Kamis kemarin (21/01), baru kita mengundang pihak yang terkait. Rapat menyimpulkan, penugasan pengelolaan dan operasional BRT itu tetap dilakukan PD Pembangunan melalui mekanisme penugasan kepada BUMD,” ungkap Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi kepada Rakyat Cirebon, Jumat (22/01).

Kesepakatan lainnya, lanjut Agus, Dishub bersama PD Pembangunan selaku BUMD yang ditugaskan langsung oleh walikota akan bertemu dan melakukan pembahasan mengenai beberapa hal. Seperti terkait dengan rute dan rencana besaran tarif yang akan diterapkan nanti.

Dikatakan Agus, Dishub memang sudah menyiapkan konsep rute yang akan diterapkan. Namun ada beberapa permintaan untuk menambah rute yang lebih gemuk, dengan tetap mengurangi resistensi dengan angkutan yang sudah ada.

Kemudian, rapat internal menyepakati untuk memberikan semacam subsidi kepada tarif yang nanti diterapkan. “Terkait mekanisme subsidi akan dilakukan oleh BKD. Karena ada anggaran 500 juta untuk operasional dan balik nama,” jelas Agus.

Poin kesepakatan selanjutnya, penomoran dan balik nama sepuluh unit BRT akan dilalukan oleh PD Pembangunan. Sehingga nantinya persuratan BRT akan menjadi plat kuning atas nama PD Pembangunan.

Lalu, setiap hasil dan progres yang diupayakan masing-masing pihak, akan dibahas secara berkala. Dan setelah rapat kemarin, dua minggu ke depan akan kembali ada pertemuan untuk evaluasi.

“Poin terakhir, target operasional BRT tanggal 1 April 2021. Jadi kita kejar semua persiapan. Kalau teknis seperti halte dan rambu, sudah dilakukan oleh Dishub. Jadi secepatnya kita koordinasi dengan Organda, termasuk dengan Kabupaten Cirebon,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati mengungkapkan, persiapan operasional BRT ini perlu segera dimatangkan. Dan pada rapat kemarin, ia menekankan agar tahun ini BRT bisa beroperasi.

“Insya Allah tadi sudah rapat dan sepakat paling lambat BRT ini berjalan April. Tapi itu juga kita perlu mekanisme, mengundang dinas di luar kita. Itu akan diselesaikan secepatnya,” ungkap Eti.

Sebagai lanjutan dari rapat kemarin, pemkot akan berkoordinasi dengan beberapa pihak, termasuk dengan Organda dan juga Dishub Kabupaten Cirebon. Karena wacana rute yang disiapkan akan melalui wilayah kabupaten.

“Setelah rapat internal ini akan koordinasi dengan Organda, supaya memenuhi target bulan April harus jalan,” ujar Eti.

Ditekankan Eti, evaluasi persiapan operasional BRT ini sengaja dilakukan agar konsep yang sudah lama terkatung-katung mendapatkan kepastian. Terlebih, bantuan 10 unit BRT tersebut sudah datang ke Kota Cirebon sejak dua tahun yang lalu.

“Di internal kita baru selesai. Itu yang harus menjadi catatan. Setelah ini, baru regulasi-regulasi dengan pihak di luar pemkot. Secepatnya kita akan komunikasi, rute dan sebagaimana sedang dimatangkan,” bebernya. (sep)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *