Salah Redaksional, Kafe dan Restoran Dilarang Jual Miras

oleh -35 views
Peraturan daerah tentang ketertiban umum yang sudah di sahkan dalam rapat paripurna ternyata masih menjadi perdebatan di internal dewan. Perpedaan pada satu pasal sehingga sangat mungkin diperdebatkan. Perlukah revisi perda yang baru saja diketok?

KETUA DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH menegaskan, pembahasan peraturan daerah tentang ketertiban umum yang dilakukan setelah disetujui merupakan penyesuaian saja dan bukan mengganti isi maupun substansi.
Mustofa menjawab adanya perdebatan yang terjadi selama ini adalah kesalahpahaman semata. Menurutnya, raperda mengenai ketertiban umum sudah disetujui sehingga tidak mungkin lagi akan diubah.

politisi pdip mustofa
H Mustofa SH. Foto : Yoga Yudisthira/Rakyat Cirebon

“Selaku pimpinan rapat paripurna, kemarin saya memvalidasi terkait dinamika yang terjadi bahwa perda yang disetujui adalah redaksi dan substansi yang merupakan pembahasan masing-masing pansus,” ujarnya kepada Rakyat Cirebon, Senin (14/9), di Gedung DPRD. Untuk pembahasan akhir, Mustofa mengakui, mendapatkan laporan tidak dilaksanakan oleh seluruh anggota pansus.Menurutnya, pansus tergesa-gesa untuk menyelesaikan pembahasan karena hendak diparipurnakan.

“Sehingga sangat wajar apabila memang adanya kesalahan redaksional dalam raperda itu. Sebelum paripurna, pansus seharusnya melaksanakan pembahasan akhir terlebih dahulu. Tapi, karena mereka di deadline harus selesai sore hari, maka pembahasan akhir juga tidak dilaksanakan. Dengan kata lain, pembahasan sekarang ini hanya penyesuaian saja karena pertemuan terakhir tidak bisa dilaksanakan,” tambahnya.

Disinggung mengenai redaksional yang diakui khususnya terkait pengaturan penyebaran minuman beralk*hol, Mustofa menegaskan redaksi yang benar adalah yang sudah disesuaikan. Dengan kata lain, restoran dan kafe tidak termasuk kedalam tempat yang boleh menyediakan mihol. “Kalau memang isinya seperti itu, maka itu yang diakui,” tegasnya. Meskipun demikian, Mustofa mengakui perda tersebut belum bisa diberlakukan. Mengingat, diperlukannya lembaran daerah sebagai pengesahan perda.

“Kalau sudah dilembar daerahkan baru itu bisa diberlakukan. Masih lama waktu pemberlakukannya seperti perda desa yang cukup lama juga diberlakukan,” tandasnya. Sementara itu, Ketua Pansus II Aan Setiawan belum bersedia menjawab mengenai pembahasan yang dilakukan pihaknya. Menurutnya, hasil dari pembahasan akan terlihat saat sudah terlaksana. “Nanti mas, kita akan ada pertemuan internal pansus dulu,” ujarnya singkat. (yog)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.