RIP Langsung Dikirim ke Gubernur

oleh -112 views
KSOP Datangi Kemenhub, Batubara Siap Dibuka Lagi

CIREBON Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH telah menandatangi surat rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) pengembangan Pelabuhan Cirebon.

spanduk penolakan batubara
Spanduk penolakan batubara. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon



Kepala Kesyabandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon, Revolindo pun akan langsung merespons dan menyampaikan rekomendasi RIP itu ke Gubernur Jawa Barat (Jabar). Hal itu disampaikan Revolindo kepada awak media, Rabu (7/9).

“Kalau sudah ditandatangani Pak Wali, nanti disampaikan ke Gubernur dulu. Segera mungkin saya sampaikan,” ucapnya.

Saat ini, dirinya masih ada keperluan di Kementrian Perhubungan (kemenhub). Namun, dirinya menampik bahwa maksud dan tujuan mendatangani Kemenhub tidak berkaitan dengan RIP dan pengembangan Pelabuhan Cirebon.

“Saya di kementrian dulu bukan soal RIP. Ya biasa agenda rutin,” ujarnya.

Revo juga mengakui, dalam RIP Pengembangan Pelabuhan Cirebon itu masih tercantum soal aktivitas bongkar muat curah kering.

Istilah curah kering, menurutnya, bukan hanya diperuntukan untuk aktivitas bongkar muat batubara, akan tetapi semua jenis kering akan masuk dalam aktivitas bongkar muat.

Pasalnya, lanjut Revo, aktivitas bongkar muat curah kering merupakan denyut nadi dariapada kehidupan pelabuhan.

“Curah kering itu salah satu komiditi utama. Kalau tidak ada aktivitas bongkar muat curah kering, maka buat apa ada pelabuhan. Nantinya, tak hanya curah kering jenis batubara saja, curah kering yang lainnya juga nanti masuk,” ungkapnya.

Lanjut lagi, dalam RIP tersebut tercantum tentang pembuatan dermaga khusus untuk memfasilitasi aktivitas bongkar muat curah kering.

Nantinya, sambung Revo, dermaga khusus tersebut akan dibangun lebih menjorok ke tengah laut sekitar 2 sampai 3 kilometer.

“Kita juga akan melakukan penanganan lebih baik lagi. ini untuk menjamin agar tidak ada polusi,” paparnya.
Diakuinya, rencana pengambangan pelabuhan terbilang terlambat. Karena, RIP seharusnya sudah ditanda tangani sejak beberapa bulan lalu.

Ia pun menginginkan pembangunan pengembangan pelabuhan bisa dilakukan dengan cepat.

“Pembangunan harusnya dipercepat. Pak Wali tentu akan menjaga kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Dalam pengembangan Pelabuhan Cirebon itu, Revo menjelaskan, penanganan debu batubara akan berbeda dengan treatment yang dilakukan oleh PLTU Cirebon.

“Kalau disana kan masih ada stockpile. Kita tidak akan ada stockpile,” jelasnya.

Sementara, terkait dengan jalur khusus pengangkutan curah kering atau batubara, dikatakannya, hal tersebut akan disesuaikan dengan keinginan dari pemerintah daerah dan provinsi.

“Baiknya bisa dibahas untuk jalur transportasi khusus yang mengarah ke tol kanci,” tandasnya.

Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) sudah diterbitkan Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH.

Hal itu membuat spekulasi kemungkinan aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon kembali santer mengemuka.

Pasalnya, dalam RIP tercantum aktivitas bongkar muat curah kering, dan batubara ada di dalamnya.

Yang pasti, telah diterbitkannya rekomendasi RIP oleh walikota, membawa angin segar bagi kalangan pengusaha yang berkaitan dengan aktivitas bongkar muat batubara.

Mereka berharap, diterbitkannya rekomendasi RIP menjadi pertanda positif untuk kelangsungan bisnis mereka.

Hal itu seperti disampaikan salahsatu pengusaha angkutan batubara, Agus Purwanto, kemarin. Agus mengaku, pihaknya menyambut baik terbitnya rekomendasi RIP dari walikota.

“Kami tentunya menyambut baik atas diterbitkannya rekomendasi RIP. Mudah-mudahan ini juga awal yang baik untuk kami bisa kembali beraktivitas seperti biasa (bongkar muat batubara, red),” ungkap Agus.

Pria yang juga ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Cirebon menyatakan, siap menjalankan setidaknya dua komitmen besar.

Yakni komitmen teknis pelaksanaan bongkar muat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tanggungjawab sosial berupa penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat sekitar Pelabuhan Cirebon.

Untuk teknis bongkar muat batubara, dijelaskan Agus, sebenarnya sebelum penutupan dilakukan, para pengusaha juga sudah melakukan berbagai upaya.

Misalnya, penggunaan sprayer pada beko ketika membongkar batubara dari tongkang ke truk.

“Ini dimaksudkan untuk mengurangi debu. Karena batubara menjadi basah. Begitupun ketika truk pengangkut batubara akan keluar pelabuhan, terlebih dahulu disemprot, sehingga tidak ada debu,” jelas Agus.

Penyiraman batubara menggunakan sprayer, lanjut Agus, sebagai salahsatu kerelaan para pengusaha.

Karena dengan penyiraman itu menyebabkan kadar kalori batubara menurun. Selain itu, di sekeliling Pelabuhan Cirebon juga sudah dipasang jaring untuk mengurangi tingkat sebaran debu.

“Kemudian, batubara yang diangkut oleh truk juga tidak boleh melebihi batas bagian atas truk dan ditutup rapat oleh terpal. Kalau ditemukan muatannya melebihi batas atau bahkan terpal penutupnya sobek, maka tidak boleh keluar pelabuhan. Itu akan kita tahan dulu sebelum sesuai SOP,” terangnya.

Ketika nanti aktivitas bongkar muat batubara kembali dibuka, Agus juga merencanakan, pihaknya dalam melakukan pengangkutan batubara menggunakan truk, tidak melintasi jalur dalam kota.

 “Direncanakan, truk itu akan keluar dari pos I, kemudian mengarah ke jalur pantura atau bisa juga ke Kanci untuk kemudian masuk tol. Kita tidak lewati kawasan pendidikan maupun rumah sakit,” kata dia.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga meminta kepada PT Pelindo II Cabang Cirebon untuk memasang alat ukur ambang batas udara. Sehingga ketika udara di sekitar Pelabuhan Cirebon sudah melebihi ambang batas aman, semua pihak bisa mengontrol dan para pengusaha siap melakukan perbaikan.

“Kita juga memohon kepada PT Pelindo untuk memasang alat ukur ambang batas udara dengan menggunakan monitor besar. Sehingga dikontrol banyak pihak. Kita akan fair. Ketika kadar udaranya di atas ambang batas, masyarakat boleh menegur dan kita terbuka menerima kritik,” tuturnya.

Terkait kepedulian sosial ke masyarakat sekitar, Agus memastikan, pihaknya siap menjalankan komitmen itu.

Makanya, Agus meminta ada regulasi yang dibuat oleh Pemkot Cirebon bersama DPRD untuk mengatur pengelolaan dan penyaluran dana CSR. Termasuk kalaupun harus menyetor untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon, pihaknya siap, selagi ada regulasinya.

“Kita inginkan ada tim terpadu yang mengelola dan menyalurkan dana CSR. Toh pada akhirnya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Kita juga ingin berkontribusi ke pemkot untuk pembangunan. Semua itu kita siap, asalkan dibuatkan dulu regulasinya. Biar terarah,” kata dia.

Sementara itu, Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH mengaku, pihaknya akan merumuskan formulasi agar debu batubara, apabila aktivitas bongkar muat kembali dibuka, tidak mencemari masyarakat.

“Itu akan kita rumuskan. Bagaimana caranya agar debunya tidak mengotori lingkungan,” katanya.

Soal dana CSR, Azis juga mengatakan, pihaknya bakal membentuk tim pengawas penyaluran CSR. Tim itu akan diisi oleh orang-orang dari berbagai unsur terkait.

Sehingga diharapkan penyaluran CSR dari aktivitas kepelabuhanan bisa maksimal diterima masyarakat. “Ini juga akan dioptimalkan untuk masyarakat,” katanya.

Terpisah, spanduk penolakan terhadap aktivitas bongkar muat batubara muncul di pagar IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tak ada yang mengetahui, siapa pemasang dua buah spanduk tersebut. (man/jri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.