Ribuan Buruh Indramayu Tolak Kebijakan RPP Pengupahan

oleh -1 views
INDRAMAYU – Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yakni Serikat Buruh Mitra Kerja (SBMK) RU VI Balongan, SPM Dwikora dan Serikat Buruh Migas LPU Balongan melakukan aksi unjuk rasa menuntut penolakkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan oleh Jokowi, Kamis (15/10).

buruh indramayu tolak rancangan pengupahan pemerintah jokowi
Buruh tolak RPP Pengupahan. Foto: Lazuardi/Rakyat Cirebon

Aksi masa mendatangi beberapa titik termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indramayu. Namun SKPD yang menangani persoalan tenaga kerja tersebut berkilah tidak tidak bisa berbuat banyak atas rencana tersebut. Sementara itu titik kedua yakni gedung wakil rakyat DPRD memilih menyetujui tuntutan dengan memastikan akan mendatangi pemerintah pusat jika RPP Pengupahan terbentuk tapi tidak sesuai keinginan para buruh.

Koordinator Aksi, Iwan Setiawan mengatakan dalam melakukan aksi sebagai bentuk satu komando dari kepengurusan pusat dimana mendorong akan penolakkan RPP Pengupahan oleh Pemerintah Pusat. “Aksi kali ini kita lakukan sebagai aksi bersama yang mana berjalan di seluruh kota/kabupaten untuk menolak RPP oleh ‎Pemerintahan Jokowi,” ucapnya kepada Rakyat Cirebon.

Iwan menjelaskan, alasan menolak rencana tersebut karena didalam RPP tersebut‎ pasal 44 tentang penetapan upah dikaji setiap lima tahun sekali padahal sebelumnya dikaji setiap tahun.
“‎Satu tahun saja masih banyak yang gak beres dan berjalan UMK nya, nah ini lima tahun bisa lebih gak beres,” tegasnya.

Diluar itu, dalam RPP tersebut terkait sangsi ‎bagi para pengusaha dari pidana diubah hanya perdata bahkan sebatas administrasi sehingga tentu ini membuat buruh was-was dimana kedepan jika terjadi apa-apa tidak ada payung hukum yang mendukungnya.
“Pelemahan hukum terhadap pengusaha ini jelas mengkhawatirkan para buruh, maka itu harus ditolak,” ketusnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta dukungan dari DPRD Indramayu agar mendorong pemerintah pusat bahwa RPP itu jelas akan membunuh para buruh itu sendiri. “Kita meminta dukungan dewan yang notabene perwakilan rakyat untuk mampu meneruskan suara kami di pusat yang mana menolak RPP Pengupahan,” terangnya.

Berikut juga dengan Dinsosnakertrans perwakilan dari pemerintah eksekutif agar ikut menyampaikan bahwa masyarakat Indramayu tidak menginginkan pengesahan RPP Pengupahan yang sedang dibuat. “Kita juga minta Dinsosnakertrans sampaikan kepada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI bahwa buruh di Indramayu menolak RPP Pengupahan,” kata dia.

Selain itu, Ketua Komisi B DPRD Indramayu, Ali Akbar mengungkapkan sangat menampung aspirasi buruh dan akan mendukung penuh jika isi RPP tersebut menyengsarakan buruh.  ” Saya secara pribadi mendukung langkah penolakan RPP pengupahan oleh buruh‎ tapi untuk atas nama dewan harus dilakukan secara prosedur dahulu,” ungkapnya.

Ia menuturkan, Jika dari 73 pasal dalam RPP tersebut menyengsarakan para buruh ‎pihaknya pun akan mendatangi DPR-RI untuk menyampaikan keinginan buruh. Di luar itu, pihaknya juga akan mengajukan peninjauan kembali kepada pemerintah pusat akan RPP Pengupahan ‎karena jika tidak masa depan buruh akan kacau.

“Kalau hak-hak buruh dirampas, kan kasihan mereka maka dari itu kamipun akan ajukan peninjauan ke pemerintah pusat terkait RPP Pengupahan itu,” ungkapnya.Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadinsosnakertrans), Daddy Haryadi SH yang ditemui Rakcer di ruang kerjanya mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan keingan buruh karena pihaknya hanya sebatas pelaksana semata dari peraturan pusat. “Kita tak bisa berbuat banyak, tapi Kita akan sampaikan keinginan para buruh itu,” kata dia. (laz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.