Priit.. Walikota Dianggap Offside

oleh -3 views
Rekomendasi RIP untuk Buka Batubara, Walhi Pastikan akan Ada Tersangka Dokumen Amdal  


CIREBON – Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pengembangan Pelabuhan Kelas II Cirebon yang dilakukan oleh Walikota Cirebon dianggap membuka kesempatan agar aktivitas bongkar muat batubara dibuka kembali.

spanduk penolakan batubara
Spanduk penolakan batubara. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon

Kordinator Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat (Jabar), Wahyu Widianto mengatakan, penandatanganan yang dilakukan oleh Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH adalah salah satu poin bagi pengusaha batubara untuk bisa kembali berbisnis di Pelabuhan Cirebon.

“Soal RIP ini bisa saja menjurus kepada banyak kepentingan didalamnya termasuk bagi para pengusaha batubara,” ucapnya.

Ia pun mempertanyakan langkah yang diambil oleh walikota hingga berani menandatangani RIP. Padahal, saat ini aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon masih ditutup oleh kementrian terkait hingga kurun waktu yang belum ditentukan.

Ia juga menyesalkan, persoalan mengenai aktivitas bongkar muat batubara itu dipolitisir.

“Pada dasarnya kasus pencemaran akibat bongkar muat batubara, sudah masuk ke ranah hukum. Hal itu terkait dengan dokumen Amdal yang dikeluarkan KLHK yang telah menjatuhkan sanksi. Karena tindak pidananya sudah terjadi, maka tinggal menunggu saja siapa tersangkanya,” kata Wahyu saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin (14/9).

Lantaran hingga saat ini masih dalam proses hukum dan masa penyidikan, sambungnya, maka penandatanganan RIP yang dilakukan oleh walikota adalah kesalahan yang besar. Karena akan berujung pada proses pembukaan aktivitas bongkar muat batubara.

Menurutnya, walikota tak memiliki wewenang sama sekali untuk membuka dan mengizinkan aktivitas bongkar muat batubara.

“Jangankan Walikota, meskipun Presiden juga tidak boleh untuk membuka karena dalam proses penyidakan dan tindakan melawan hukum. Untuk itu, Walhi akan terus mengadvokasi masyarakat Cirebon, jangan terpengaruh banyak dan terjebak oleh situasi politik. Namun semua seharusnya fokus dalam penangannya hukum,” bebernya.

Ia juga tak berani berkomentar lebih jauh tentang sikap lunak DPRD dan sebagian masyarakat yang mendukung adanya pembukaan aktivitas bongkar muat batubara.

“Awalnya kami optimis dan semangat karena banyaknya dukungan kuat dari DPRD. Namun kembali lagi karena ini telah masuk ranah politik, sehingga tidak bisa berbuat banyak. Meskipun ada beberapa masyarakat yang awalnya menolak dan ingin kembali bergabung untuk membuka, itu hanya beberapa tokoh dan RW. Namun saya yakin, mayoritas mansih menolak,” paparnya.

Sebelumnya, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Cirebon berharap jika bongkar muat batubara kembali dibuka maka truk pengangkutnya diminta harus melalui jalan tol.

Mengingat, hal itu sesuai dengan peraturan gubernur No 24 tahun 2010 tentang Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Darat yang menyebutkan jika hanya truk dengan muatan di atas 8 ton tidak boleh melewati ruas jalan konvensional.

Namun Organda sendiri memberikan alternatif lainnya, yakni pengangkutan baru bara bisa menggunakan jasa kereta api.

“Karena ini adalah program pemerintah, kami hanya bisa mengikuti saja. Namun terkait mekanismenya maka para pengusaha harus mengikuti aturan yang ada,” kata Sekretaris Organda Cirebon, Karsono kepada sejumlah awak media.

Sementara itu, di beberapa titik ditemukan spanduk bertuliskan penolakan dibukanya kembali aktivitas bongkar muat batubara hingga reklamasi di Pelabuhan Cirebon. Pada spanduk itu bertuliskan; Yth. Bapak Walikota/DPRD Kota Cirebon. Cirebon Tolak Reklamasi Pelabuhan untuk Bongkar Muat Batubara “Walikota Jangan Ingkar Janji”.

Belum diketahui pasti, siapa pihak yang bertanggungjawab atas pemasangan spanduk itu.

Hanya saja, di bagian bawah spanduk itu tertulis Forum Masyarakat Peduli Cirebon. Spanduk dengan warna latar orange itu juga terlihat dipasang di halaman gedung DPRD Kota Cirebon. (man/jri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.