Pemotongan ADD Mengganggu Pemdes, Program Terpaksa Ditangguhkan

oleh -22 views
RAPAT. DPRD Majalengka sedang membahas Raperda perubahan tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bukan kenaikan tunjangan. FOTO: HASANUDIN/RAKYAT CIREBON

RAKYATCIREBON.ID – Sejumlah Kepala Desa dan perangkat desa mengeluhkan kebijakan pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021.

Pemotongan tersebut di kisaran 10 persen dari jumlah ADD yang diterima. Jika dikonversi, besarannya pun beragam hingga yang terbesar mencapai Rp40 juta.

Menurut salah satu perangkat Desa, Tardi (40) menjelaskan keluhan tersebut diantaranya berkaitan dengan pemotongan ADD tahun anggaran 2021.

Menurut mereka, pemotongan tersebut menghambat program kerja yang telah disusun oleh Pemerintah Desa.

Tardi mengatakan bahwa kebijakan pemotongan ADD kurang tepat. Sebab, ADD sangat penting bagi pemerintah desa untuk melaksanakan program di masyarakatnya masing-masing.

“Kalau alasannya untuk dialihkan penanganan Covid-19, kita masih bisa mengambil dari pos anggaran lainnya. Misalnya, pos anggaran pembangunan yang nilainya besar dan bersifat multiyears,” kata Tardi kepada Rakyat Cirebon, Selasa (8/6).

Dampak dari pemotongan tersebut, banyak program pemerintah desa yang sudah disahkan di musrenbang terpaksa ditangguhkan.

Sementara itu, ironisnya ketika ADD dikenakan pemotongan, DPRD Majalengka justru sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kenaikan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka.

Namun isu tersebut buru-buru ditepis oleh pimpinan DPRD. Wakil Ketua DPRD Majalengka, Dhora Darojatin membantah isu pembahasan Raperda kenaikan tunjangan Bupati dan wakil Bupati Majalengka.

“Ralat ini Raperda perubahan tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan kenaikan tunjangan,” ujar politisi PKS ini.

Namun, Dhora membenarkan jika ada pemotongan ADD di setiap desa. Menurutnya, Pagu ADD tahun 2021 terjadi penyesuaian dengan dana perimbangan yang diterima daerah, khususnya DAU yang mengalami penurunan dari pusat.

Sehingga berpengaruh terhadap rumus ADD yang menyatakan paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan dikurangi DAK. Besaran ADD tahun 2021 menyesuaikan terhadap besaran DAU yang diterima daerah yang saat ini mengalami penurunan.

“Betul ada pemotongan untuk ADD. Tapi untuk Raperda diatas biar lebih jelas, coba konfirmasi ke pansus,” ujarnya.(hsn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.