Pemahaman Masyarakat Terhadap Legalitas Tanah Masih Rendah

oleh -10 views
TINGKATKAN. Bupati Nina Agustina berfoto bersama jajaran Kanwil Badan Pertanahan Jabar saat kunjungan di Pendopo Indramayu. FOTO: TARDIARTO AZZA/rakyat cirebon

RAKYATCIREBON.ID – Legalitas tanah ternyata belum dipahami oleh masyarakat secara utuh. Bahkan tingkat kepemilikan sertifikat tanah pun masih belum mencapai target, padahal sudah ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memiliki setifikat tanah secara gratis.

Hal itu terungkap saat kunjungan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan di Pendopo Indramayu, kemarin (13/9). Ia menyebutkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap legalitas atas tanah masih harus ditingkatkan.

“Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas aset atas tanah dalam bentuk sertifikat masih rendah. Karena itu, perlu dilakukan sosialisasi agar pemahaman masyarakat terhadap legalitas aset atas tanah meningkat,” ujarnya.

Disampaikan, dari target 80 ribu sertifikat tanah di Jawa Barat, saat ini baru tercapai kurang-lebih 16 ribuan yang sudah terealisasi. Padahal, hak untuk memiliki sertifikat tanah adalah hak warga negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Terlebih lagi pemerintah telah mencanangkan sertifikasi gratis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak tahun 2018 lalu.

“Program ini akan berlangsung hingga tahun 2025, sesuai amanah Bapak Presiden Jokowi,” jelas Dalu.

Ia juga berjanji akan memberi layanan prioritas terhadap aset desa yang terdampak proyek Petrokimia saat membuat sertifikat.

Sementara itu, langkah BPN dalam memberi pemahaman terhadap legalitas tanah tersebut disambut baik oleh Bupati Nina Agustina. Ia juga meminta agar BPN dapat menjadi narasumber bagi para kepala desa yang baru dilantik, sehingga dapat memahami masalah legalitas tanah secara utuh.

Selain itu, bupati menilai perlu ada kebijakan dan regulasi yang mampu mengantisipasi lonjakan harga tanah pada saat adanya investasi. Hal ini agar harga tanah tetap bisa dikendalikan. Dimintanya pula agar ada koordinasi dan percepatan lebih lanjut untuk proses sertifikasi aset pemerintah daerah dengan aset desa.

“Sampai saat ini masih banyak tanah aset pemda maupun aset desa yang belum bersertifikat,” tukasnya. (tar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.