Pelaksana Survei Seismik Bisa Digugat Pidana

oleh -8 views
Karena Abaikan Puluhan Rumah Retak di Desa Gedangan


INDRAMAYU – Belum adanya kompensasi rumah retak yang diterima warga Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang, pelaksana tim Seismik 3 Dimensi Akasia Besar berpotensi digugat secara pidana maupun perdata.

stiker tanda survei seismik
Stiker tanda survei seismik. Foto: Cas,udi/Rakyat Cirebon

Hal itu dikemukakan Pengamat Hukum Indramayu Hero Gunawan, menurutnya gugatan bisa dilayangkan karena hal tersebut pelaksana kegiatan seismik diduga tidak sesuai dengan prosedur.

Menurut sepengetahuanya, kegiatan survei seismik tidak dilaksanakan oleh Pertamina EP secara langsung dikarenakan ada pengadaan barang dan jasa.

”Artinya dalam konteks rumah dan lantai retak di Desa Gedangan yang kompensasinya belum dibayar maka itu sebenarnya tanggung jawab pihak pelaksana untuk menyelesaikan itu,” bebernya.

Dia menjelaskan,  aneh jika dalam kurun waktu dua bulan pasca pelaksaan kegiatan sesimik di desa tersebut, namun masyarakat yang merasa dirugikan belum juga mendapatkan kompensasi, padahal telah meminta pertangungjawaban kepada pihak pelaksana kegiatan tersebut berulang kali.

“Untuk teknisnya sesuai dengan kesepakatan masyarakat bagaimana baiknya silahkan jika tidak menempuh jalur hukum,” tandasnya.

Dia juga menuturkan, sebelum proses pelaksaan kegiatan seismik berjalan, tentunya ada beberapa tahapan yang mesti dijalankan  diantaranya sosialisasi, dimana dalam tahap tersebut juga dibahas mengenai persoalan ganti rugi dan hal lainya.

”Ada perjanjian hitam diatas putih, nilai kompensasinya berapa, semuanya harus diselesaikan diawal dulu, jangan menunggu ada rumah retak kemudian diganti belakangan,” ucapnya.

Terkait pelaksanaan kegiatan seismik di Desa Gedangan yang sempat diberhentikan oleh masyarakat, karena langsung membentangkan kabel di areal persawahan milik masyarakat tanpa izin pemilik lahan, diakuinya menjadi sikap yang wajar dari warga.

“Masyarakat berhak mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh orang lain di lahan miiliknya itu berbahaya atau tidak,” tandasnya.

Hero mengungkapkan, jika masyarakat merasa dirugikan akibat dampak yang dihasilkan oleh adanya kegiatan seismik.

Seperti dinding rumah yang retak dan lahan persawahan yang rusak namun tidak adanya kompensasi dari pihak pelaksana, maka hal tersebut bisa dilakukaanya gugatan secara hukum baik pidana maupun perdata asalkan gugatan tersebut desertai dengan bukti.

“Bisa digugat secara pidana maupun perdata, jika memang terbukti melakukan pengrusakan,” ungkapnya.

Sebelumnya puluhan rumah retak tembok dan lantai di Desa Gedangan belum mendapatkan kompensasi dari pelaksana seismik. Hal itu dikemukakan Adik Sudrajat (30).

Ia mengatakan, pelaksaanaan aktivitas sismik di desanya sudah sekitar dua bulan yang lalu, tembok rumahnya menjadi retak-retak akibat mega proyek tersebut, namun sangat disayangkan sampai sekarang belum ada kompensasi.

Lanjut Sudrajat, selain adanya kerusakan pada tembok rumah yang  retak-retak juga ada sawah ayahnya  yang rusak akibat diinjak-injak pekerja seismik.

Sudrajat juga mengungkapkan, selain dirinya, hal sama juga dirasakan oleh mayoritas masyarakat di RT 02 Rw 01 desa setempat.  Karena dalam satu blok di Desa Gedangan  tersebut ada puluhan rumah yang tembok dan lantai rumah yang juga ikut retak-retak.

Warga lainnya, H Sanasir (68) mengatakan, lahan persawahanya terkena lintasan jalur kabel dan dikenakan sekitar 3 titik peledakan. Namun, sampai sekarang pihaknya belum juga mendapatkan ganti rugi atas kerusakan lahan sawahnya tersebut.

Masyarakat Desa Gedangan lainya, Mafrukhin (33) mengatakan, pihaknya merasa dirugikan dengan adanya aktivitas seismik, karena selain tembok retak-retak, banyak ikan dikolamnya mati.

Karena ledakan semen yang berfungsi merekatkan keramik di kolam ikan ikut retak juga, sehingga air kolam surut kemudian habis pasalnya banyak ikan dikolamnya yang mati. (yan/mgg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.