Masyarakat Jangan Ragu Kritik Bupati, OPD Harus Segera Merespon

oleh -4 views
BERBINCANG. Bupati Majalengka, Karna Sobahi menerima pengurus PWI Majalengka, Senin (25/10). Dia berpesan agar PWI menyajikan informasi yang bisa membantu program pemerintah. FOTO: PAI SUPARDI/RAKYAT CIREBON

RAKYATCIREBON.ID – Bupati Majalengka, Dr H Karna Sobahi MMPd menegaskan dirinya tidak alergi atau anti terhadap kritikan. Bahkan, pihaknya sangat mendukung kritikan yang sifatnya konstruktif demi perbaikan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, salah satu bukti pemerintahan tidak anti kritik diantaranya dengan peluncuran program Quick Respon sebagai salah satu program unggulan di masa awal pertama kepemimpinannya.

Dia berharap, dengan program itu masyarakat bisa langsung memberikan kritik atau masukan terhadap kondisi pembangunan dan hal lainya kepada pemerintah, yang nantinya akan langsung direspon secara cepat.

“Saya perlu tegaskan, masyarakat tidak perlu sungkan menyampaikan kritik atau masukan yang konstruktif. Saya juga meminta agar semua OPD bisa terbuka dan merespon cepat setiap kritikan yang disampaikan masyarakat, demi peningkatan dan kemajuan Majalengka,” kata Karna saat berdiskusi dengan Pengurus PWI kabupaten Majalengka, Senin (25/10).

Lebih lanjut, Karna juga meminta kepada PWI untuk bisa melakukan terobosan terobosan baru. Terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyajian informasi yang informatif yang bisa membantu program pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar kinerja OPD harus terus digenjot dan dimaksimalkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala OPD harus memiliki inovasi dan kreatifitas yang tinggi dalam melayani masyarakat, dan jangan hanya melaporkan sesuatu agar pimpinan senang saja.

“Jika perlu OPD harus terjun langsung ke lapangan melakukan pengecekan guna mengetahui situasi maupun kondisi yang ada di lapangan yang menjadi tanggung jawabnya, dengan terjun langsung kelapangan, maka mereka akan mudah dalam melakukan kebijakan,” tandasnya.

Selain itu, dia juga sedang merancang Peraturan Daerah tentang Pesantren agar keberadaan pesantren terlindungi baik dari fasilitas, perlindungan pengajar dan santri pesantren yang ada di Kabupaten Majalengka.

Pada masa Pandemi seperti sekatang ini, pihaknya juga meluncurkan program tentang perlindungan kiai dan ulama serta santri dengan menyiapkan kartu layanan sehat.

Menurutnya, pesantren merupakan dasar untuk mengajarkan anak mengenai prinsip belajar Alquran yang baik. Karna juga mengapresiasi Kementrian PUPR melalui BPPW Wilayah II Jawa Barat atas komitmen dan perhatiannya kepada pembangunan sanitasi pondok pesantren.

“Kami selalu membukakan tangan untuk setiap program pembanguan yang datang, baik dari Provinsi maupun Pusat,” imbuhnya. (pai)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.