Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Cari Formulasi Tangani UHC

oleh -3 views
RAPAT KERJA. Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, bersama Dinsos, BPJS dan Disdukcapil
RAPAT KERJA. Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, bersama Dinsos, BPJS dan Disdukcapil

RAKYATCIREBON.ID – Sejak Juni-Agustus, kepesertaan BPJS Kabupaten Cirebon tidak memenuhi syarat, sebagai peserta Universal Health Care (UHC) atau cakupan kesehatan semesta. Alasannya, karena uangnya tidak ada.

Padahal, masih ada dana sharing dari provinsi sebanyak Rp67 miliar. Persentasi dari 40 persen tanggungan provinsi. Tapi, yang turun, hanya Rp26 miliar. “Kan aliran yang harus dibayarkan BPJS itu, dibagi tanggungannya. Provinsi 40 persen, Kabupaten 60 persen. 40 persen dari provinsi itu, nilainya Rp67 miliar. Tapi baru turun Rp26 miliar ke Dinkes. Jadi kita menagih kesana. Menelusuri, kapan dana itu cair. Biar kita UHC lagi,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, H Mahmudi.

Ternyata, memang dananya tidak ada. Provinsi tidak bisa mengeluarkan lebih. Kalaupun mau, nanti menunggu dari pengajuan dianggaran perubabahan. “ Jadi, kita kumpulkan. BPJS, Dinsos, Disdukcapil. Gimana jalan keluarnya. Nambah lagi anggaran provinsi sudah tidak bisa. Kita godok sekarang. Agar Kabupaten Cirebon kembali UHC,” kata dia.

Sebagai informasi, UHC adalah sistem perawatan dan pelayanan kesehatan yang menjamin semua penduduk di suatu negara atau wilayah tertentu memiliki akses untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Dampaknya, aktivasi kepesertaan BPJS lambat. Harus sesuai regulasi, selama 14 hari. Ketika warga miskin masuk rumah sakit, belum terdaftar BPJS, tidak bisa langsung ditangani. Jauh berbeda, ketika statusnya masih UHC. Meskipun baru diajukan, tiga kali dua puluh empat jam, bisa langsung ditangani.

Pihaknya pun meminta, agar BPJS, menyerahkan data. “ Berapa nama yang sudah meninggal dunia, berapa nama-nama peserta BPJS yang sudah dicaver perusahaan. Berapa jumlah warga yang pindah alamat. Semua dibersihkan. Jangan dibayarkan lagi,” tuturnya.

Validasi data sendiri, sebenarnya rutin dilakukan. Hanya saja, selalu ada benturan. Baik karena NIK nya tidak aktif, atau karena persoalan lainnya. Kuncinya ada di Disdukcapil. “Makanya kita undang. Bagaimana caranya. Supaya orang tidak terhambat untuk masuk DTKS, karena NIKnya tidak aktif,” pungkasnya. (zen/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.