Ketua DPRD dan Mahasiswa Nyaris Adu Jotos

oleh -5 views
Mahasiswa Ancam Demo Lagi, Tantang FMD Tempuh Jalur Hukum 


KEJAKSAN – Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi terlibat keributan dengan sejumlah mahasiswa dari Front Mahasiswa Demokrasi (FMD), di halaman gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (7/4).

demo mahasiswa cirebon berujung ricuh
Demo mahasiswa berujung ricuh. Foto: Nurul Fajri/Rakyat Cirebon

Edi bahkan sempat mencekik salahsatu massa pendemo sebelum akhirnya dilerai.

Kericuhan terjadi bermula ketika sejumlah aktivis FMD melakukan aksi demonstrasi menyoal dugaan pelepasan aset PD Pembangunan berupa sebidang tanah di Jalan Cipto kepada pihak swasta dengan harga miring. 

Massa FMD menyoroti lemahnya pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap kinerja eksekutif.

Massa FMD mulanya berorasi dan membakar ban bekas sambil membentangkan spanduk berisi desakan agar Pemkot Cirebon membatalkan transaksi penjualan tanah Cipto, di Jalan Siliwangi persis di depan gedung DPRD.

Tak lama kemudian, massa FMD merangsek ke halaman gedung wakil rakyat itu.

Di situ, massa FMD ditemui Anggota Komisi B DPRD, Agung Supirno SH seorang diri. Tak puas dengan jawaban yang disampaikan politisi muda Partai Golkar itu, massa FMD meminta bertemu langsung dengan ketua DPRD dan ketua Komisi B.

Mereka kemudian merangsek ke dalam gedung dewan.

Tak lama berada di dalam gedung dewan, persisnya di depan ruang rapat utama Griya Sawala, massa FMD ditemui sejumlah wakil rakyat lainnya. Tak terkecuali ketua DPRD.

Tensi mulai memanas ketika ketua DPRD merasa didikte oleh massa pendemo dari FMD lantaran dituding tak menjalankan fungsinya sebagai pengawas eksekutif.

Mahasiswa selanjutnya meminta agar dilakukan audiensi bersama, antara massa FMD, DPRD, dan walikota.

Atas permintaan itu, ketua DPRD menyetujuinya. Politisi PDIP itu lantas mengajak massa FMD menuju balaikota untuk beraudiensi bersama Walikota, Drs Nasrudin Azis SH.

Tapi, ketika hendak menuju balaikota, di halaman gedung DPRD, massa FMD tiba-tiba menghentikan langkah. Mereka tak ingin menuju balaikota dan meminta agar ketua DPRD menghadirkan walikota ke halaman gedung DPRD.

Di situ, adu mulut kembali terjadi antara ketua DPRD dan massa FMD.

Puncaknya, ketua DPRD merasa dipermainkan oleh massa FMD, sampai-sampai melontarkan ucapan yang menyulut emosi pendemo, hingga akhirnya kericuhan tak bisa dihindarkan. Ketua DPRD dan massa pendemo nyaris adu jotos.

Petugas kepolisian dan beberapa anggota dewan berusaha melerai.

Tak lama setelah itu, massa FMD bubar meninggalkan gedung DPRD. Mereka mengancam akan kembali melakukan aksi serupa dalam waktu dekat, karena belum puas mendapati jawaban dari beberapa pihak terkait atas polemik tanah Cipto.

Ketua DPRD, Edi Suripno SIP MSi merasa dipermainkan oleh massa FMD. Semula mereka meminta agar beraudiensi dengan walikota. Tapi ketika diajak ke balaikota, massa FMD menolak dan meminta agar Edi menghadirkan walikota ke halaman gedung dewan.

“Mereka minta bertemu bersama dengan walikota dan kita turuti. Tapi malah mintanya walikota yang hadir ke sini (halaman gedung DPRD, red). Mereka tidak bisa mempermainkan seenaknya walikota dan dewan,” ungkap Edi dengan nada kesal.

Atas polemik tanah Cipto, Edi mengaku, pihaknya melalui Komisi B DPRD telah memanggil direktur PD Pembangunan dan jajarannya. Bahkan, pihaknya akan mengagendakan kembali rapat dengan PD Pembangunan. “Kita akan panggil PD Pembangunan, nanti oleh Komisi B,” katanya.
Hal berbeda disampaikan Agung Supirno.

Anggota Fraksi Golkar itu justru menantang massa FMD untuk menempuh jalur hukum apabila menganggap dalam polemik tanah Cipto terdapat dugaan pelanggaran hukum.

“Kalau sekiranya itu dianggap perbuatan melawan hukum, silahkan laporkan. Tentu dengan alat bukti yang kuat. Jangan asal menuduh,” katanya.

Sementara itu, koordinator aksi FMD, Fiqri Taufik mengatakan, pihaknya mencurigai adanya kongkalikong antara eksekutif dan legislatif dalam pelepasan tanah Cipto. Pihaknya menuding, pengawasan DPRD lemah.

“DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol terhadap eksekutif, faktanya tidak melakukan tugasnya dengan baik. DPRD terkesan menutup mata atas persoalan tanah Cipto dengan mengatakan tidak tahu banyak,” kata dia.

Dikatakan Fiqri, pihaknya mendesak agar pemkot membatalkan proses penjualan tanah Cipto seluas 1.770 m2. Menurutnya, kompensasi Rp4 miliar juga mengundang tanya besar.

“Uang Rp4 miliar itu statusnya apa? Dan peruntukannya apa? Ini harus diperjelas juga,” katanya. (jri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.