Kejari Majalengka Ingatkan Calon Kades Bahaya Politik Uang

oleh -10 views
MENGUDARA. Kejari Majalengka meluncurkan program Jaksa Menyapa melalui RADIKA 100.3 FM. Melalui Jaksa Menyapa Kejari memberikan pencerahan terkait Pilkades Serentak. FOTO: IST./RAKYAT CIREBON

RAKYATCIREBON.ID -Kejaksaan Negeri (Kejari) kabupaten Majalengka melalui program “Jaksa Menyapa” ikut andil mensukseskan pesta demokrasi serentak di 127 desa yang berada di kabupaten Majalengka.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengk, H Dede Sutisna SH MH melalui Kasi Bidang Intelijen, Elan Jaelani SH MH mengatakan, program Jaksa Menyapa sendiri merupakan program kerjasama antara Kejaksaan Negeri Majalengka dengan Diskominfo Pemkab Majalengka.

“Program Jaksa Menyapa menggunakan media siaran langsung melalui Radio RADIKA 100.3 FM. Kegiatan ini diadakan setiap bulan sekali,” ujar Elan kepada Rakyat Cirebon, Selasa (6/4).

Menurutnya, materi untuk bulan ini mengambil tema “Sukseskan Pilkades serentak 127 desa di kabupaten Majalengka”.

Menyukseskan pesta demokrasi di desa, kata dia, Kejari Majalengka menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Bawaslu Kabupaten Majalengka untuk malakukan siaran langsung di Radio Radika.

Selain melalui media radio, Kejari Majalengka juga akan melaksanakan kegiatan penerangan/penyuluhan hukum di kecamatan-kecamatan demi sukses terselenggaranya pesta demokrasi di desa khususnya di 127 desa yang melaksanakan Pilkades Serentak yang akan diselenggarakan pada Mei 2021.

Dari materi ketiga instansi tersebut, agar penyelenggaraan pesta demokrasi di desa dalam pilkades agar tidak melakukan politik uang.

Kades petahana tidak menggunkan fasilitas Pemerintah. Serta tidak mengklaim program pemerintah sebagai program calon Kades.

“Harapannya agar penyelenggaraan pilkades dilaksanakan dengan damai dan para calon kades siap kalah dan siap menang,” ujar Elan.

Sedangkan bagi masyarakat pemilih pihaknya meminta agar bisa berbondong bondong datang ke bilik suara. “Tetap memperhatikan protokol kesehatan demi terciptanya pemilukada yang damai dan fair,” ujarnya.

Sebelumnya, Panitia Sebelas diminta untuk mengantisipasi sengketa Pilkades Serentak. Salah satunya, persoalan data pemilih.

“Oleh karena itu pendataan pemilih harus benar benar akurat dan sesuai aturan,” ujar Sekretaris PABPDSI Kabupaten Majalengka, Deden Hamdani.

Menurutnya, meski pelaksanaan Pilkades kewenangan ada ditangan Panitia Sebelas, sebagai pelaksana kegiatan. Namun, hajat Pilkades juga merupakan hajatnya BPD.

“Oleh karena itu, para anggota BPD di desa yang masuk dalam daftar Pilkades serentak, agar ikut membantu mensukseskan pelaksanaan Pilkades Serentak,” pintanya.

Salah satunya dalam pendataan pemilih. Dimana BPD harus ikut mengawasi. Agar pendataan pemilih bisa dilakukan secara baik dan benar sesuai ketentuan dan peraturan.

Diantaranya adalah terkait warga pindahan ataupun warga yang sudah meninggal. Jangan sampai dalam data pemilih ditemukan data pemilih siluman. Sebab hal itu bisa memicu persoalan.

“Sesuai aturan warga pindahan yang mendapatkan hak pilih sesuai aturan, adalah jika yang bersangkutan sudah bermukim lebih dari enam bulan, dan sudah memiliki kartu identitas atau KTP maupun KK, sebagai bukti otentik tercatat sebagai penduduk setempat,”ucapnya.

Seperti diketahui pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Majalengka akan dilaksanakan 22 Mei tahun 2021 mendatang.

Pilkades serentak akan digelar di 26 Kecamatan yang tersebar di 127 desa dengan jumlah TPS sebanyak 935. Pola pemilihan sendiri jauh berbeda dengan Pilkades sebelumnya.

Dimana pada Pilkades serentak kali ini lokasi TPS tidak dipusatkan di halaman Kantor desa, melainkan disebar di setiap blok atau kampungnya, dengan maksimal satu TPS sebanyak 500 pemilih. (hsn/pai)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *