Jangan Ada yang Perlu Disembunyikan

oleh -4 views

RAKYATCIREBON.ID – Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hari ini (14/1).

Pertemuan digelar setelah eks Gubernur DKI Jakarta itu menerima laporan Komnas HAM tentang kasus tewasnya enam Laskar FPI yang ditembak polisi pada 7 Desember 2020. Dalam pertemuan itu, kata Mahfud, Jokowi menginginkan hasil laporan direspons pemerintah.

Baca Juga: AKBP Adi: Sekarang Jangan Main-main Lagi, Tak Ada Teguran Lisan, Saya yang Bertanggung Jawab Jokowi pun menginginkan pemerintah berlaku transparan merespons laporan Komnas HAM.

“Mengajak saya bicara yang isinya itu mengharap dikawal, agar seluruh rekomendasi oleh Komnas HAM itu ditindaklanjuti. Ndak boleh ada yang disembunyikan,” ujar Mahfud dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube Kemenko Polhukam.

Dalam laporan yang diserahkan kepada Jokowi, Komnas HAM menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM atas kasus tewasnya empat dari enam laskar FPI.

Terkait Tragedi 6 Laskar FPI Empat dari enam laksar FPI tewas ketika berada di dalam penguasaan petugas kepolisian. Komnas HAM pun meminta penuntasan melalui pengadilan atas kasus tewasnya empat dari enam laskar FPI itu.

“Nanti diungkap di pengadilan, mengapa itu terjadi dan bagaimana terjadinya,” tutur Mahfud menyikapi kesimpulan Komnas HAM itu.

Selain itu, dalam laporan yang sama, Komnas HAM menyimpulkan adanya penggunaan senjata api oleh sipil. Sebab, terjadi aksi tembak menembak antara mobil yang ditumpangi enam laskar dengan kepolisian. Terkait hal itu, kata Mahfud, pemerintah tidak akan mengesampingkan. Terlebih, aturan jelas melarang sipil membawa senjata api.

“Nanti kami ungkap di pengadilan dan kami tidak akan menutupi dan saya akan meneruskan ini ke kepolisian. Saya kira itu saja dari saya,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sebelumnya, Komnas HAM menyerahkan laporan setebal 106 halaman kepada Jokowi. Laporan diserahkan langsung tujuh komisioner Komnas HAM, yang berisi tentang kasus tewasnya enam laskar FPI pada 7 Desember 2020.

“Termasuk barang bukti yang melengkapi laporan kami,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube Kemenko Polhukam, Kamis.

Saat penyerahan laporan, kata Taufan, Komnas HAM turut berbincang dengan Presiden Jokowi dan menekankan peringatan ancaman kekerasan di dalam ruang politik atau demokrasi Indonesia.

“Jadi apa yang terjadi pada 7 Desember yang lalu, sebetulnya adalah suatu rangkaian panjang di mana politik kekerasan sudah mulai menghantui atau membayangi demokrasi kita,” ujar pria Pematang Siantar itu. (ast/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.