HSG Kritik Danrem yang Tawarkan Jadi Mediator

oleh -2 views
KEJAKSAN – Langkah Komandam Korem 063/Sunan Gunung Jati, Kolonel Inf Sutjipto yang turun ke tengah warga sekitar Pelabuhan Cirebon dan menawarkan diri menjadi mediator antara warga dan pihak terkait, dianggap tak perlu.

Harry Saputra Gani nasdem cirebon
Harry Saputra Gani. Doc. Rakyat Cirebon

“Seharusnya tidak perlu ada yang menawarkan menjadi mediasi. Bagaimanapun, pernyataan ketua DPRD sudah benar untuk duduk satu meja, mendiskusikan permasalahan bongkar muat batubara,” ungkap Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, Rabu (17/2).

Politisi yang familiar disapa HSG itu, juga menyayangkan pernyataan Danrem Sutjipto terkait untung rugi apabila aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon dihentikan.

Dengan analogi yang disebutkan Danrem Sutjipto bahwa lebih sedikit yang diuntungkan dibanding yang dirugikan apabila aktivitas bongkar muat batubara ditutup.

“Saya mengapresiasi kok kepedulian komandan (Danrem Sutjipto, red). Tetapi saya berharap untuk tidak mengeluarkan stetmen yang kurang etis. Stetmen kalau menutup (aktivitas bongkar muat batubara) menguntungkan cuma 1 atau 10 orang, tetapi merugikan ribuan orang. Ini seakan-akan yang pro penutupan itu cuma 10 orang,” tuturnya.

Dikatakan HSG, warga di sekitar Pelabuhan Cirebon sudah terkena dampak debu batubara sejak 12 tahun terakhir. Oleh karena itu, pihaknya akan terus memperjuangkan agar aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon ditutup.

“Ini masyarakat sudah 12 tahun kena polusi. Bagaimanapun kita akan terus berjuang untuk itu (menutup). Dan kita memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Cirebon untuk terbebas dari polusi, itu wajar. Karena saya dipilih oleh masyarakat Kota Cirebon, bukan masyarakat Bandung atau masyarakat luar Kota Cirebon,” ujarnya.

Menurutnya, Danrem Sutjipto seharusnya bisa bersama-sama berjuang agar warga Kota Cirebon terbebas dari polusi debu batubara.

“Saya sih berharap Pak Danrem melindungi kita dari intervensi orang-orang tak bertanggungjawab. Bersama masyarakat dan kita memperjuangkan agar masyarakat Kota Cirebon bebas dari polusi debu batubara,” kata dia.

Disisi lain, HSG juga menyayangkan pernyataan Ketua DPRD, Edi Suripno SIP MSi yang menyatakan akan mengembalikan mandate persoalan debu batubara kepada masyarakat.

“Dan steatmen Pak Ketua (DPRD), mengembalikan mandat, itupun tidak tepat. Mandat tidak akan pernah dikembalikan pada masyarakat. Karena mandat itu menempel pada kita semua pada saat dilantik,” ujarnya.

Menurut HSG, sebenarnya pemerintah pusat bisa mengambil beberapa opsi apabila aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon ditutup. Misalnya, dengan memindahkan pelabuhan batubara ke daerah sekitar.

“Direlokasi keluar Kota Cirebon kan bisa. Kabupaten Cirebon atau Indramayu, yang lahan wilayahnya besar. Ini (Kota Cirebon, red) hanya 38 km persegi, masih juga dipaksakan untuk menjadi pelabuhan bongkar muat batubara,” katanya.

Ia juga menegaskan, bila selama ini DPRD secara konsisten menolak aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon, karena memang itu fungsinya. “DPRD kecang dan rewel itu wajar. Fungsi kita itu pengawasan,” katanya.

Sebelumnya, Danrem Sutjipto menyampaikan, pihaknya akan berupaya melakukan mediasi antara warga dengan pihak terkait, seperti DPRD, walikota, PT Pelindo II Cabang Cirebon dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon.

“Saya akan menjadi mediator untuk tatap muka warga dengan walikota, DPRD, KSOP dan PT Pelindo. Untuk itu, silahkan masing-masing perwakilan RW catat persoalannya apa saja. Sehingga kita akan tahu itu. Karena kita akan backup warga,” ungkap Sutjipto.

Sementara, merasa rekomendasi terkait penutupan aktivitas bongkar muat batubara yang telah diterbitkannya tak digubris oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon, DPRD Kota Cirebon akan mengembalikan mandat yang telah dipercayakan oleh masyarakat.

“Saya akan mengembalikan dulu mandat kepada masyarakat, bahwa kita (DPRD, red) di sini sudah bekerja maksimal dan silahkan (walikota, KSOP dan PT Pelindo II Cabang Cirebon) sampaikan kepada masyarakat tentang itu (aktivitas bongkar muat batubara, red),” ungkap Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/2). (jri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.