Hak dan Kewenangan Gotas Sudah Penuh

oleh -2 views
Aan Sebut Wabup Bisa Jalankan Tupoksi, Kasubag TU yang Serahkan Surat Pengaktifan

SUMBER – Keterlambatan surat keputusan pengaktifan kembali wakil bupati Cirebon dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) masih jadi tanda tanya besar.

wakil bupati cirebon
Wabup Cirebon Tasiya Soemadi Algotas . Foto: Ari/Rakyat Cirebon

Pasalnya, surat keputusan (SK) pengaktifan kembali wakil bupati (wabup) ditandatangani pada 25 Agustus 2016 oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

Sedangkan Wabup Tasiya Soemadi Algotas sendiri baru menerima 13 September lalu. Itu pun berbarengan dengan surat penonaktifan dirinya yang seharusnya diterima pada bulan Mei 2016.

“Wabup kalau tidak salah bebas itu bulan Oktober-November, tapi kok surat penonaktifannya di bulan Mei, itu kan lucu. Masa pada saat wabup bebas kemudian ada surat penonaktifan, ditambah lagi baru diterimanya minggu kemarin itu kan ada apa?,” tutur salah seorang sumber di lingkungan Pemkab Cirebon.

Birokrat yang enggan disebut namanya ini menduga keterlambatan surat penonaktifan dan pengaktifan wabup dilakukan secara sengaja oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Adapun motif dari keterlambatan itu, dirinya mengaku, tidak mengetahuinya.

“Biar masyarakat yang menilai ada apa di balik itu semua,” ujarnya.

Sementara itu, informasi yang dihimpun wartawan koran ini menyebutkan, dengan turunnya surat pengaktifan kembali Wakil Bupati Cirebon H Tasiya Soemadi dari Mendagri secara otomatis mengembalikan haknya dan bisa kembali menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai wabup.

Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan SSi menegaskan, SK pengaktifan kembali dari Mendagri adalah bukti nyata bahwa wabup harus mendapatkan kembali haknya dan bisa menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

“Dalam KUA-PPAS 2017 anggaran untuk kepala daerah dan wakil sama dengan tahun kemarin. Berarti wabup dapat menerima gaji dan tunjangan lainnya,” tutur politisi PDIP ini pada Rakcer saat ditemui di ruangan DPRD, kemarin.

Aan memastikan, wabup bisa mendapatkan haknya seperti semula. Meskipun pada pembahasan KUA-PPAS masih global, anggaran kepala daerah dan wakil sama seperti tahun lalu. “Itu mengindikasikan wabup aktif kembali,” paparnya.

Selama nonaktif, sambungnya, wabup hanya menerima tunjangan tetap saja. Yang akhirnya kemudian anggaran tunjangan wabup yang lainnya kembali masuk ke khas daerah.

“Selama nonaktif beberapa waktu lalu wabup hanya menerima gaji saja, untuk tunjangannya tidak. Makanya kemarin ada yang dikembalikan ke khas daerah,” imbuhnya.

Terpisah, Kasubag TU dan Protokol Sekretariat Daerah, Novi Hendrianto membenarkan, pihaknya menyerahkan SK pengaktifan wabup pada Selasa (13/9) lalu.

“Pada 12 September saya menerima surat tersebut dari bagian pemerintahan, kemudian besoknya (13/9) saya serahkan langsung ke wabup karena surat ini penting,” tuturnya.

Dijelaskan Novi, surat dari Mendagri tersebut awalnya turun ke Gubernur Jawa Barat, kemudian diambil secara langsung karena sifatnya penting oleh pemerintah daerah.

Kemudian, lanjut Novi, dari bagian pemerintahan menyerahkan ke bagian TU untuk kemudian menyerahkan ke wabup.

“Prosedurnya memang seperti itu mas, jadi TU yang menyerahkan,” imbuhnya. (ari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.