FSPMI Minta Kenaikan Gaji 7-10 Persen

oleh -4 views
AKSI. Massa FSPMI menggelar aksi di depan Balaikota Cirebon minta gaji tahun 2022 naik 7 sampai 10 persen. FOTO: SUWANDI/RAKYAT CIREBON

RAKYATCIREBON.ID – Massa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi di depan Balaikota Cirebon, Selasa (26/10). Aksi tersebut menuntut Pemerintah Kota Cirebon menaikan Upah Minimum Kota (UMK) 7 sampai 10 persen pada tahun 2022.

Sekjen FSPMI, M Mahbub menjelaskan, sejak pandemi Covid-19 melanda, banyak pekerja mengalami nasib tragis. Mulai dari pengurangan jam kerja yang berdampak pada pengurangan gaji hingga PHK.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemerintah Kota Cirebon mengatur ulang regulasi pengupahan. “Tuntutan yang pertama yaitu kita minta kenaikan UMK 2022 adalah kisaran 7 sampai 10 persen,” jelasnya kepada awak media.

Aksi FSPMI direspons pejabat terkait. FSPMI mendesak Pemerintah Kota Cirebon melalui dinas teknis terkait penguapahan mengatur rapat dan memasukan poin-poin tuntutan. 

“Tadi ada pembicaraan dengan dinas terkait mengenai UMK awal Novermber sampai tanggal 5 November akan mulai pembahasan tentang UMK 2022,” jelas dia.

Menurut Mahbub, kenaikan UMK 7 sampai 10 persen dianggap realistis. Berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan internal FSPMI, gaji pekerja per bulan di Kota Cirebon mencapai Rp3 juta.

“Dasarnya kita sudah lakukan survei internal KHL di tiga pasar. Bahwa nilai KHL itu rata-rata di angka 3 juta. Dari 3 juta itu sebagai bahan pertimbangan dasar bahwa kebutuhan buruh yang dilakukan per satu bulan itu adalah nilainya KHL itu,” jelas Mahbub.

Dia melanjutkan, jika Pemerintah Kota Cirebon tidak memasukan poin-poin tuntutan FSPMI, pihaknya mengancam bakal melakukan aksi lanjutan dengan jumlah masa yang lebih banyak.

“Apabila isi tentang nilai UMK di 2022 tidak signifikan, karena dengan regulasi P3MN tidak memungkinkan kita tetap berikan suara menyampaikan aksi kedua kali sesuai tuntutan kita kenaikan UMK 7 sampai 10 persen,” kata dia.

Sementara itu, Sekda Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi mengatakan, Pemerintah Kota Cirebon merespons tuntutan massa FSPMI. Pihaknya merinci paling tidak ada 4 tuntutan yang semuanya akan dibicarakan dan disampaikan ke Walikota Cirebon.

“Ada empat tuntutan yang disampaikan. Pertama memohon kenaikan UMK 7 sampai 10 persen. Dan ini akan dilakukan pembahasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan beberapa hal yang menjadi pertimbangan akan dibahas dalam DPKO. Mudah-mudahan keinginan dari FSPMI bisa diakomodir,” jelas Agus.

Kemudian, jelas Agus,  FSPMI menyampaikan terkait UU Cipta Kerja yang memang sedang diajukan yudisial review. Tapi masih proses ada beberapa klausul yang dianggap berpotensi merugikan buruh.

“Nanti kami sampaikan kepada Pak Walikota untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat karena itu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.