Eselon II Beres, Giliran Pejabat Eselon III Pemkab Cirebon Pekan Ini?

oleh -191 views

RAKYATCIREBON.ID – Belum habis cerita pelantikan pejabat eselon II yang diduga banyak kejanggalan, isu lain muncul. Akan adanya mutasi/rotasi pejabat eselon III dan IV dalam waktu dekat. Bahkan, informasi yang santer terdengar, pelaksanaan akan digelar minggu ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaksanaan mutasi/rotasi eselon III dan IV yang akan dilaksanakan adalah tugas pertama bagi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang baru, Dr H Hilmi Rivai. Walaupun, hingga saat ini belum diketahui hari pasti pelaksanaannya.

“Kabar awal hari Senin atau Rabu dilaksanakan. Tetapi belum pasti dan bisa juga Jumat jika mengikuti kebiasaan mutasi terdahulu,” ujar sumber yang namanya enggan dikorankan, Minggu (23/5).

Dia menegaskan, pola yang diambil akan sama dengan sistem rotasi pejabat Eselon II. Artinya, draf keseluruhan nama dan posisi sudah ditentukan oleh “orang kuat”.

“Sepertinya sama karena bupati hanya akan menandatangani tanpa ikut mengonsep. BKPSDM dan Baperjakat juga jika dilibatkan hanya sebatas menyetujui,” tambahnya.

Namun, lagi-lagi Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg membantahnya. Dia menegaskan, mutasi eselon III akan dilakukan setelah pelaksanaan open bidding terhadap jabatan Eselon II yang kosong.

“(Mutasi Eselon III) dilakukan setelah open bidding. Ada tiga posisi eselon II yang kosong dan harus di-open bidding-kan. Nunggu hasil itu dulu baru dilaksanakan,” terang Imron.

Mengenai draf, Imron menegaskan akan disusun setelah hasil open bidding keluar. “Kan perputaran nanti ada untuk mengisi jabatan yang kosong. Entah itu promosi atau rotasi. Lihat hasil open bidding,” tutupnya.

Terpisah, Ketua LBH Lentera Candradimuka, Tri Laxmana mengatakan, kepala daerah harus lebih profesional dan proporsional dalam tata kelola birokrasi, sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hal itu, sebagai landasan dan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Jangan sampai ada penyimpangan, sehingga menyebabkan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian pelayanan publik.

Menurutnya, wewenang mutasi rotasi hak mutlak dari kepala daerah. Tetapi harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti asas keterbukaan dalam UU ASN Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan managemen ASN bersifat terbuka untuk publik, dan juga menjunjung asas profesionalitas.

Oleh karena itu, selayaknya jika hasil uji kompetensi yang menjadi hak peserta seleksi, diberikan kepada peserta seleksi dan publik. Sebab, itu akan menjadi acuan dan semangat bagi ASN yang lain dalam menjalankan peran dan tugasnya. Selain itu, rotasi dan mutasi yang dilakukan juga harus sesuai kemampuan dan kapasitas yang dimiliki ASN.

“Rotasi dan mutasi harus menuju perubahan yang lebih baik, dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon,” bebernya.

Bahkan, kata dia, lembaga DPR melalui Komisi 1 memberikan masukan tetapi tidak diindahkan. “DPRD harus berani menegur dan menilai,” tegasnya. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.