Eeng Ragu Mundur dari Pencalonan Wawali

oleh -2 views
Akan Konsultasi dengan DPP Nasdem, Pertanyakan Keseriusan Azis Butuh E2

KEJAKSAN – Meski DPW Partai Nasdem Jawa Barat menyatakan menarik Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cirebon Dra Hj Eti Herawati dari proses pengisian wakil walikota (wawali), namun politisi yang akrab disapa Eeng Charli itu masih ragu untuk mundur.

Eti Herawati partai nasdem kota cirebon
Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cirebon Eti Herawati. Doc. Rakyat Cirebon



Ia berdalih, akan konsultasi dulu dengan DPP Partai Nasdem.

“Saya orang yang diusulkan dari Partai Demokrat. Kalau memang aturan mainnya seperti apa yang disampaikan oleh Kemendagri, saya akan sampaikan dulu ke DPP. Apa arahan DPP, saya akan fatsun terhadap partai,” ungkap Eeng, kemarin.

Eeng menegaskan, apapun yang diputuskan oleh DPP Partai Nasdem nanti, dirinya akan melaksanakan.

Kalaupun DPP menginstruksikan untuk melanjutkan proses wawali, dirinya siap dengan segala konsekuensinya. Begitupun sebaliknya, bila diminta berhenti, Eeng akan mundur.

“Saya sebagai kader partai, maju mundurnya saya dengan persiapan. Siap apapun konsekuensinya. Tapi yang jelas, saya fatsun ke partai,” kata politisi wanita yang juga wakil ketua DPRD Kota Cirebon itu.

Ia mengaku, dirinya akan mematuhi aturan sebagaimana disampaikan Kemendagri, bahwa apabila anggota DPRD mencalonkan diri menjadi wawali diharuskan mundur dari dewan.

“Jawaban dari Kemendagri harus dipatuhi. Tidak mungkin, kalau aturan itu tidak dipatuhi. Saya taati aturan,” katanya.

Selain itu, Eeng juga tak bisa menutupi rasa gemasnya terhadap sikap tiga partai pengusung Drs Ano Sutrisno MM (alm)-Drs Nasrudin Azis SH, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat dan PPP.

“Semua dikembalikan ke partai pengusung. Apakah partai pengusung berubah sikap atau tidak? Masih komitmen atau tidak? Karena sampai saat ini, saya tidak pernah bicara soal wawali,” kata dia.

Eeng menegaskan, dirinya sejak awal tak pernah mencalonkan diri menjadi wawali mendampingi Walikota, Drs Nasrudin Azis SH.

“Saya tidak mencalonkan. Tapi saya dicalonkan oleh Partai Demokrat. Tanyakan ke mereka apakah masih utuh atau tidak sikapnya,” tutur Eeng.

Termasuk, Eeng juga mempertanyakan keseriusan Azis dalam membutuhkan wawali. Pasalnya, waktu tersisa untuk bisa dilakukan pengisian wawali relatif semakin sempit.

“Waktu kita sudah hampir habis. Apakah masih memungkinkan atau tidak dengan mepetnya waktu? Apakah masih membutuhkan wawali?” tanya Eeng.

Wakil rakyat dari dapil III Kejaksan-Lemahwungkuk itu juga mengklarifikasi pernyataan Wakil Ketua DPRD, Lili Eliyah SH MM yang menyebutkan Eeng sudah tahu jawaban dari Kemendagri yang mengharuskannya mundur dari dewan ketika mencalonkan jadi wawali, sejak beberapa bulan lalu.

“Saya tahu itu dari Kabupaten Bogor. Karena di sana terjadi duluan. Minimalnya tidak beda jauh dengan Kota Cirebon,” katanya.

Sementara itu, sinyal bahwa Partai Nasdem menginginkan Eeng mundur dari proses pencalonan wawali semakin terlihat.

Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cirebon, Faridz Nasution menilai, apa yang disampaikan Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Jabar, Yuyun Wahyu Kurnia adalah benar.

“Apa yang disampaikan Pak Yuyun bahwa lebih baik Bu Eeng mundur dari proses wawali, itu sangat benar. Apalagi kalau memang DPW Partai Nasdem Jabar memutuskan hal itu,” kata Faridz.

Menurutnya, politisi sekaliber Eeng Charli seharusnya tak menghabiskan waktu untuk mengikuti proses pengisian wawali yang begitu melelahkan. Faridz menilai, Eeng jauh lebih pantas untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilihan walikota (pilwalkot) 2018 mendatang.

“Bu Eeng itu lebih tepat mempersiapkan diri menghadapi pilwalkot 2018,” katanya.

Seperti diketahui, Kemendagri menerbitkan surat dengan Nomor 132.32/6126/OTDA tertanggal 18 November 2015, perihal Penjelasan Mengenai Persyaratan Pencalonan Anggota DPRD dalam Pemilihan Wakil Walikota Cirebon.

Surat tersebut merupakan balasan atas surat dari DPRD Kota Cirebon dengan Nomor 132/677-DPRD tanggal 2 November 2015 perihal Persyaratan Calon Wakil Walikota Cirebon Sisa Masa Jabatan.

Intinya, melalui surat Kemendagri itu, apabila ada anggota DPRD yang mencalonkan diri menjadi wawali, diharuskan mundur dari jabatannya sebagai wakil rakyat apabila sudah ditetapkan sebagai calon oleh panitia pemilihan (panlih) dan tidak berlaku sementara.

Artinya, Eeng harus menanggalkan jabatannya di dewan, apabila ditetapkan sebagai calon wawali oleh panlih wawali di DPRD. (jri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.