DPC Gerindra Kota Cirebon Ingatkan Risiko jika Affiati Lawan Putusan DPP

oleh -11 views
Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd

RAKYATCIREBON.ID – DPC Partai Gerindra akhirnya angkat bicara terkait permintaan waktu selama sebulan yang disampaikan Affiati SPd kepada pimpinan DPRD, terkait pergantian dirinya sebagai ketua DPRD Kota Cirebon. Affiati akan digantikan oleh Ruri Tri Lesmana, ketua Fraksi Gerindra saat ini.

“Terkait dengan Ketua DPRD Ibu Affiati meminta waktu satu bulan, ini sebenarnya tidak diatur dalam regulasi. Lebih kepada bentuk toleransi,” ungkap Wakil Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPC Partai Gerindra Kota Cirebon, Fitrah Malik.

Fitrah bahkan mengingatkan mengenai risiko yang akan dihadapi Affiati jika sampai melakukan perlawanan dengan menempuh langkah hukum. “Proses di DPRD akan terhenti dengan sendirinya, jika Ibu Ketua DPRD melakukan langkah hukum. Tanpa harus ada intevensi dari siapapun dengan segala risiko yang akan dihadapi,” ujarnya.

Menanggapi kehatian-hatian yang akan dilakukan pimpinan DPRD, Fitrah menegaskan, pihaknya sangat mendukung. Langkah tersebut wajib dilaksanakan. Hanya saja prinsip kehati-hatian dalam hal ini, menurut dia, akan lebih baik jika pimpinan DPRD mengonfirmasi dan klarifikasi kepada Partai Gerindra.

“Terkait kebenaran atau keabsahan SK (pergantian Affiati sebagai ketua DPRD) tersebut, serta berkonsultasi kepada pihak-pihak terkait. Saya melihat pimpinan akan melakukan hal itu,” kata dia.

Fitrah menjelaskan, tahapan proses pergantian ketua DPRD itu sebenarnya sederhana. Semua orang bisa baca dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Di dalam PP tersebut pada Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa, alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

“Artinya, pergantian personel pimpinan DPRD  merupakan bagian dari alat kelengkapan dewan (AKD),” kata Fitrah.

Selanjutnya, sambung Fitrah, pergantian personel AKD ini merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan, seperti tertuang dalam Pasal 36 Ayat (3) huruf b yang menyebutkan bahwa, pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD dalam hal partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Terkait mekanisme atau tahapannya pun diatur dalam PP tersebut. Tahapan yang dilakukan oleh DPRD setelah menerima surat dari partai politik yang bersangkutan, pimpinan DPRD wajib menindaklanjutinya dengan melakukan rapat pimpinan DPRD,” tuturnya.

Rapat pimpinan DPRD, masih dikatakan Fitrah, untuk menetapkan salah seorang wakil ketua untuk melaksanakan tugas ketua. Hal ini tertuang dalam Pasal 36 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa, dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang di antaranya untuk melaksanakan tugas ketua, sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Selanjutnya, pimpinan DPRD mempersiapkan untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka melaporkan usul pemberhentian ketua DPRD, dan dapat juga sekaligus mengumumkan calon pengganti ketua DPRD, untuk dijadikan sebagai keputusan DPRD. Hal itu tertuang dalam Pasal 37 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 39 Ayat (2). Tentu jadwal paripurna ini terlebih dahulu dijadwalkan di dalam Badan Musyawarah.

“Setelah rapat paripurna dengan keputusan DPRD, berlanjut pada tahapan penyampaian usulan pemberhentian dan calon penggantinya kepada gubernur melalui walikota. Tahapan penyampaian usulan ini dibatasi waktu dari pimpinan DPRD ke walikota maksimal 7 hari. Dan dari walikota ke gubernur maksimal 7 hari,” terang Fitrah.

DPC Partai Gerindra berharap semua pihak bisa menghargai keputusan DPP Partai Gerindra. Menurut Fitrah, masing-masing partai mempunyai kultur yang berbeda-beda. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader Partai Gerindra di Kota Cirebon untuk tidak menanggapi hal ini dengan berlebihan.

“Saya yakin seluruh kader Partai Gerindra paham betul kultur Partai Gerindra,” katanya.

Sebelumnya, Affiati mengakui, dirinya sudah menyampaikan permintaan dalam rapat pimpinan DPRD Kota Cirebon pada Kamis malam pekan lalu. Ia meminta waktu sebulan sebelum pimpinan DPRD memroses menjalankan tahapan pergantian dirinya. Ia beralasan perlu pembahasan dengan keluarga dan internal Partai Gerindra. (jri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.