Demokrat Cirebon dan Kuningan Mengutuk KLB

oleh -171 views
Pengurus DPC Demokrat Kabupaten Kuningan

RAKYATCIREBON.ID – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, merupakan kongres ilegal.

Pasalnya, tidak digelar oleh internal Partai Demokrat yang sah. Setidaknya itulah pernyataan para fungsionaris PD di daerah.

“Kami nyatakan KLB di Sumut, itu ilegal,” kata Plt Ketua DPC Demokrat Kabupaten Cirebon, Heriyanto ST ketika dihubungi Rakyat Cirebon.

Menurutnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan KLB.

Pertama, dihadiri oleh dua pertiga ketua DPD se-Indonesia. Kedua, dihadiri setengah dari ketua DPC se-Indonesia. Ketiga, mendapat persetujuan dari majelis tinggi partai.

“Tapi, KLB di Sumut tadi, tidak berdasar. Tidak memenuhi syarat dari ketiga syarat tadi,” tegasnya.

Bisa dibuktikan. Karena peserta yang hadir rata-rata pengurus DPC yang sudah diganti sebelum KLB berlangsung.

“Dan hanya 30 DPC. Begitu pun dengan kader-kader DPD-nya. Mereka kader-kader yang sudah dipecat. Jadi keabsahannya tidak ada,” imbuhnya.

Politisi yang kini menduduki Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon itu menyayangkan, kenapa di Sumut sampai terlaksana KLB. Terlebih, momentumnya masih dalam suasana pandemi Covid-19.

“Malah mengumpulkan banyak orang. Tapi kenapa tidak dibubarkan? Kenapa tidak ada tindakan?” sergahnya.

Pihaknya pun mengecam keras terjadinya KLB. Selaku kader partai berlambang merci, dia mengingatkan, agar Kemenkumham tidak serta merta menerima saja keputusan KLB.

“Ini ilegal. Kami mengingatkan ke Kemenkumham. Kalau sampai disahkan, artinya demokrasi di partai sudah tidak ada,” tuturnya.

Menurutnya, Ketum Demokrat, AHY sendiri sudah melakukan konferensi pers. Mengutuk dan menyatakan KLB ilegal.  Pihaknya pun di daerah akan melakukan perlawanan.

“Perlawanan kami jelas ke Kemenkumham. Kami menitipkan, jangan sampai disahkan. Kita sudah dewasa, kalau sampai ribut di jalan, nggak etis lah,” pungkasnya.

Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kuningan, Toto Hartono juga mempertanyakan keabsahan KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum PD.

“Itu KLB, KLB yang mana? Persyaratannya seperti apa? Kan ada AD/ART. Itu KLB yang seperti apa yang mereka laksanakan?” kata Toto kepada wartawan.

Secara tegas, pihaknya tidak akan menanggapi apapun hasil dari pelaksanaan KLB PD di Sumut itu.

“Dari awal kami sudah menentang. Seluruh struktural Partai Demokrat di Kuningan, termasuk seluruh DPAC sudah membuat pernyataan sikap, menolak KLB. Taat tunduk patuh pada konstitusi Partai Demokrat. Taat dan mendukung kepemimpinan AHY sebagai ketum,” tandasnya.

Ditambahkannya, seluruh DPC Partai Demokrat di Jawa Barat, bahkan se-Indonesia pun tidak menghendaki dan menolak tegas adanya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat tersebut.

Ia menuding, KLB PD yang digelar itu, dihadiri oleh oknum-oknum.

Ditanya langkah selanjutnya pasca pelaksanaan KLB PD Sumut ini, Toto juga enggan menanggapi lebih jauh. “Langkah selanjutnya biarkan saja dulu. Pengen tahu seperti apa. Karena itu tidak dihadiri DPC PD dari mana pun. Coba lihat DPC mana yang hadir,” ketusnya.

Pihaknya menilai, KLB itu digelar oleh oknum di luar internal partainya. Pihaknya sebagai kader Partai Demokrat yang sah, tidak akan menerima apapun yang dihasilkan dari pelaksanaan KLB itu.

“Demokrat yang sah yang resmi sekarang ini sudah jelas siapa. Seharusnya ada oknum-oknum seperti itu, tidak boleh ada pembiaran. Kan ada syarat partai politik yang sah itu seperti apa,” jelas Toto.

Pihaknya tetap konsisten di bawah kepemimpinan Ketum AHY dan Majelis Pembinanya SBY sesuai Kongres V di Jakarta Tahun 2020 lalu. (zen/ale)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.