BKPSDM dan Inspektorat Turun Tangan, Segera Panggil ASN yang Terima Bansos

oleh -6 views
PANGGIL ASN. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi saat diwawancarai mengenai 37 ASN yang masuk data penerima bansos Covid-19. FOTO: ASEP SAEPUL MIELAH/RAKYAT CIREBON

RAKYATCIREBON.ID – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat Kota Cirebon bergerak cepat. Dalam waktu dekat, dua instansi tersebut akan memanggil 37 orang ASN yang masuk dalam data penerima Bantuan Sosial (Bansos) penanganan Covid-19.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi mengatakan, dirinya sudah meminta kepada BKPSDM serta Inspektorat untuk memanggil 37 ASN yang datanya masuk dalam penerima bansos. Tujuannya, untuk meminta klarifikasi.

“Temuan BPK soal ASN yang menerima bansos ini sudah dikonfirmasi BKPSDM. Kami sudah minta BKPSDM dan Inspektorat untuk klarifikasi semua yang bersangkutan,” ungkap Agus kepada Rakyat Cirebon.

Dari hasil klarifikasi yang dilakukan BKPSDM dan Inspektorat tersebut, lanjut Agus, nantinya akan ditentukan tindakan apa yang akan dilakukan Pemkot.

“Kalau dikonfirmasi betul, kami minta segera lakukan pengembalian. Tapi aturan ASN dilarang menerima bansos sedang kami pelajari. Tapi yang kami lihat itu kepatutan. ASN sudah gaji tetap, ada tunjangan, dan itu tidak terdampak,” lanjut Agus.

Namun demikian, Agus memastikan, 37 nama ASN di lingkungan Pemkot Cirebon yang menerima bansos Covid-19 di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hasil verifikasi nasional, dan hanya masuk dalam daftar penerima bansos untuk penanganan dampak Covid-19.

“Saya sudah konfirmasi, mereka (37 ASN, red) itu di luar DTKS. Hanya terdata sebagai penerima bansos tematik Covid-19 hasil data ulang usulan RT/RW. Sementara konfirmasi begitu. Jadi bukan non DTKS dan bukan penerima manfaat program Kemensos,” jelas Agus.

Untuk pengembalian, kata Agus, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menanyakan kode rekening mana yang akan dipakai untuk pengembalian bansos yang sudah diterima.

“Ada 37 ASN yang bekerja di kota. Tapi tidak semua warga kota. Ada dari Tasik malah. Solusinya pengembalian nanti. Karena bansosnya dalam bentuk tunai. Untuk pengembalian kita koordinasi dengan KPPN,” imbuh Agus.

Bukan hanya Kota Cirebon, di Kabupaten Cirebon justru ada ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu ditemukan setelah Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi (verval) mencari faktualisasi pada data DTKS.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dr Iis Krisnandar SHCn mengatakan, pihaknya saat ini masih terus melakukan verval pada DTKS dan masih melakukan konfirmasi ke instansi terkait soal adanya dugaan ASN yang menerima bantuan sosial.

“Jangan sampai ada kekeliruan, walaupun sudah tercatat di DTKS. Karena kami masih melakukan pendataan siapa saja ASN yang menerima bantuan sosial,” ungkap Iis saat ditemui di kantornya, Selasa (23/11).

Dirinya juga tidak mengerti data itu bisa masuk dalam DTKS. Dia menduga, data tersebut masuk melalui sapa warga sebagai program bantuan Gubernur Provinsi Jabar. Maka perlu dilakukan verval agar jumlah yang masuk dalam DTKS bisa dipastikan.

“Belum tentu yang masuk DTKS menerima bansos. Bahkan ada yang berhak tidak dapat bansos dan tidak berhak mendapatkan bansos,” tegas Iis.

Bilamana ada yang menerima bansos, sambung Iis, maka ASN yang menerima diwajibkan mengembalikan. Hanya saja, dirinya mempertanyakan mekanisme pengembaliannya seperti apa.

“Kemungkinan ada saja yang menerima. Namun harus pasti dulu siapa saja yang nerima. Bilamana data sudah fix, maka ke depan diusulkan data tersebut minta dihapus oleh pusdatin,” ungkap Iis.

Pihaknya sampai sejauh ini masih memastikan dari hasil penelusuran DTKS tersebut terkait penerimaan bansos.

“Sampai sejauh ini, kami masih bekerja untuk mengetahui faktualitas dari hasil DTKS yang berhasil dihimpun soal ASN. Untuk mengetahui siapa saja yang menerima bansos. Kami berharap minggu ini bisa selesai,” ujar Iis.

Dari data yang berhasil dihimpun, jumlah ASN yang masuk dalam DTKS sebanyak 2.103 KK, pegawai BUMD 115 KK, Dokter 33 KK, anggota DPRD sebanyak 5 KK,  karyawan BUMN sebanyak 603 KK, serta kepala desa 83 KK. (sep)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.