Bansos Tak Tepat Sasaran Dikeluhkan Warga ke Dewan

oleh -21 views
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, H Tanung Hidayat saat menggelar reses dan mendapatkan banyak keluhan.
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, H Tanung Hidayat saat menggelar reses dan mendapatkan banyak keluhan.

RAKYATCIREBON.ID – Program Pemerintah Pusat maupun Daerah, terkait bantuan sosial (Bansos) sangatlah banyak. Apalagi, selama masa pandemi Covid-19. Namun sangat disayangkan, dalam penyalurannya Bansos tersebut banyak yang tidak tepat sasaran.

Hal itu menjadi keluhan masyarakat miskin yang tidak pernah mendapatkan Bansos.

Demikian disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, H Tanung Hidayat. Menurutnya, selama masa reses yang dilakukannya konstituen didapilnya banyak mengeluh. Utamanya soal Bansos yang disalurkan pemerintah tidak tepat sasaran.

“Jadi masyarakat banyak yang mengeluh soal Bansos ini. Dari hasil reses banyak yang menginformasikan bahwa selama ini Bansos yang disalurkan tidak tepat sasaran,” kata H Tanung, kemarin.

Artinya, kata dia, banyak masyarakat yang terbilang kategori mampu mendapatkan Bansos. Tetapi warga yang notabene miskin, tidak pernah mendapatkannya.

“Jadi perlu adanya pendataan yang benar-benar riil dari Dinsos. Agar Bansos yang disalurkan tepat sasaran. Supaya orang yang benar-benar miskin mendapatkan haknya,” kata Tanung.

Politisi PKB yang duduk di Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon ini melanjutkan, permasalahan lain yang didapat dari hasil belanja aspiras yang dilakukannya. Yakni terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS). Menurutnya, banyak yang mengeluh KIS mereka sampai sekarang tidak bisa digunakan. Sebab belum aktif.

“Sehingga hal itu membuat masyarakat miskin tidak bisa mendapatkan hak mereka untuk pengobatan secara gratis. Percuma dong punya KIS tapi tidak bisa digunakan,” kata Tanung.

Pun demikian berkaitan dengan ketenagakerjaan. Banyak masyarakat di Dapilnya yang kesulitan mencari kerja. Padahal, sebagian wilayah Dapil V kata dia, merupakan  zona industri.

“Ini perlu diperhatikan oleh Pemda khususnya Disnakertrans. Harus mendorong perusahaan-perusahaan agar lebih mengutamakan tenaga kerja lokal,” ungkap Tanung.

Terkait infrastruktur pun juga menjadi keluhan warga dalam resesnya. Terutama, kata dia, soal irigasi dan tata kelola pengairannya. Selama ini, di Dapilnya, untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian sangatlah sulit.

“Hal itu karena tata kelola pengairannya perlu diperbaiki, begitu juga soal infrastruktur irigasinya. Seperti di Kalisari irigasinya dikeluhkan dan di Kalipasung soal pengairannya,” pungkasnya. (zen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.