ARM Bingung, Gugatan Class Action Digiring ke Ranah Politik

oleh -23 views

RAKYATCIREBON.ID – Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menanggapi dingin ancaman Elemen Masyarakat Kota Cirebon (EMKC). Ketua Umum ARM, Furqon Mujahid Bangun mempersilakan EMKC lapor ke penegak hukum jika gerakannya dianggap melawan hukum.

“Kalau memang EMKC yang menyatakan akan melaporkan nama-nama yang sudah dikantongi ke penegak hukum, ya silakan saja. Karena, membuat pelaporan merupakan hak setiap warga negara. Terlebih, Indonesia merupakan negara demokrasi. Tapi yang masuk akal saja,” ujarnya kepada Rakyat Cirebon, Senin (20/6).

Menanggapi tujuh poin pernyataan sikap yang disampaikan EMKC, Furqon mengaku bingung. Apalagi, salah satu poinnya menyebutkan, soal tim investigasi yang dibentuk dan sudah mengantongi nama-nama dalang di balik class action.

“Bingung saya. Memangnya ada kaitan gugatan class action dengan dewan dan para eksekutif. Saya jawab tidak sama sekali,” ungkap Furqon.

Furqon kembali menegaskan, yang diperjuangkan pihaknya hanya sebatas hak-hak masyarakat yang terkebiri dan terbatasi. Terutama hak warga menikmati Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena kebijakan kepala daerah.

“Jadi gak ada sama sekali keterlibatan dari eksekutif maupun legislatif. Siapa pun itu,” tegasnya.

Lebih jauh, Furqon menjelaskan, class action yang dilayangkan ARM fokus berbicara tentang hak masyarakat di Kota Cirebon berbentuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang saat ini terancam hilang dan beralih fungsi.

Maka dari itu, ia kebingungan ketika pernyataan sikap EMKC seakan-akan menggiring persoalan class action yang dilayangkan ARM ke arah politik. Bahkan sampai menyebut ada oknum legislatif dan eksekutif yang menjadi dalang di belakangnya.

“Kok digiring ke ranah politik? Gak ngerti saya sama cara berpikir mereka?” tanya Furqon.

Ditambahkan Furqon, dirinya tidak terlalu ambil pusing dengan gerakan penolakan yang dilakukan EMKC. Karena selama ini, ARM berjuang untuk membela hak rakyat di mana pun berada, tidak hanya di Kota Cirebon.

“Ketika hak rakyat terdzolimi, maka kami akan berjuang untuk merebutnya kembali. Siapa pun akan kami hadapi. Sebab kami yakin bahwa kebenaran tak akan terkalahkan oleh apa pun juga,” pungkasnya.

Sebelumnya, Elemen Masyarakat Kota Cirebon (EMKC) gabungan dari sejumlah Ormas, LSM, OKP dan tokoh masyarakat menyatakan perlawanan terhadap gugatan class action yang dilayangkan Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) kepada Walikota Cirebon dan Yayasan Pendidikan Sunan Gunung Jati (YPSGJ).

Sebagai bentuk keseriusan, mereka menurunkan tim investigasi khusus untuk menyelidiki class action tersebut. Dan hasilnya menyimpulkan, ada beberapa nama yang menjadi dalang dengan kepentingan besar di belakangnya.

Yang sangat mengagetkan, dari hasil penyelidikan tim investigasi yang diturunkan itu, terungkap ada dalang di balik class action tersebut. Yakni oknum legislatif dan eksekutif di Kota Cirebon.

“Kami sudah mengantongi nama-nama aktor atau dalang di balik rencana class action ARM. Baik oknum legislatif, oknum eksekutif dan nama-nama lainnya. Di legislatif lebih dari satu orang, di eksekutif juga lebih dari satu orang dan mereka pejabat. Jadi ini kerja kelompok yang terstruktur,” ungkap Ketua LSM Penjara, Agung Santosa mewakili Elemen Masyarakat Kota Cirebon pada konferensi pers, Minggu (20/6).

Agung menegaskan, hasil dan data tim investigasi yang diturunkan sudah benar-benar lengkap. Baik itu sebagai alat bukti dan barang bukti terkait kepentingan besar yang ada di balik gugatan class action tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya tak akan main-main. EMKC akan membongkar semua rencana dan kepentingan ARM, termasuk dalangnya. “Kami akan bongkar semua, melalui upaya hukum dengan melaporkan secara pidana semua nama-nama yang sudah kami kantongi dalam 1 atau 2 hari ke depan,” tegasnya.

Tak hanya bukti, kata Agung, tuntutan hukum yang akan dilayangkan terhadap oknum legislatif dan eksekutif yang mendalangi class action juga akan diperkuat dengan saksi-saksi yang mengetahui. Dan siap membeberkan semua rencana besar di balik gugatan itu.

“Bahwa kami sudah mempunyai alat bukti dan barang bukti yang cukup. Termasuk saksi, rekaman audio dan CCTV. Tertulis baik surat dan chatting serta dokumen lainnya. Jadi siap-siap saja,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua LMP Kota Cirebon, Riyanto yang juga tergabung dalam EMKC kembali menegaskan pihaknya tidak akan menolelir siapa pun yang menjadi oknum dan dalang class action yang membuat gaduh Kota Cirebon.

Ia bahkan mengatakan, kepentingan besar di balik gugatan itu, memiliki hubungan dengan kepentingan politik menuju Pemilu 2024, termasuk Pilkada Kota Cirebon.

“Elemen masyarakat Kota Cirebon siap pasang badan dan melaporkan oknum-oknum tersebut ke aparat penegak hukum. Mereka (oknum-oknum, red) punya kepentingan yang sama. Termasuk di dalamnya Pilkada 2024. Jadi tunggu tanggal mainnya,” ucap Riyanto. (sep)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.