Anggaran Mutasi dan BOS Disorot

oleh -8 views

RAKYATCIREBON.ID – Seleksi terbuka dan asesmen untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), menjadi perhatian legislatif dalam agenda Sidang Paripurna mengenai Pandangan Umum Fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2020. Pasalnya, pelaksanaannya kerap kali kontroversi dan dinilai tidak transparan.

“Kami mempertanyakan, berapa total anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun 2020 dan 2021?,” kata Ketua Fraksi PKS, Ahmad Fawaz, Rabu (2/6).

Hal itu, patut untuk dipertanyakan. Pasalnya, setiap kali diminta oleh komisi I DPRD pun, tidak pernah terbuka. Hasilnya tidak dipublikasikan. Dugaanya, hanya formalitas semata. Tidak dijadikan dasar pengambilan kebijakan untuk promosi atau mutasi pejabat. 

Oleh karenanya, lanjut Fawaz, fraksi PKS meminta kedepan kegiatan tersebut dihilangkan. Dialihkan untuk kegiatan persiapan membangun merit system. Sehingga kedepan tidak perlu melakukan seleksi terbuka/open bidding atau assesment untuk JPT pratama.

Cara itu, dinilai Fraksi PKS akan berjalan secara otomatis dalam memanajemen ASN menjadi lebih baik.

Selain itu, pada perincian saldo kas pemerintah daerah, disebutkan salah satu saldo kas dana BOS sebesar Rp1,4 milayar. Pihaknya mempertanyakan apa maksud sisa kas dana bos tersebut.

“Apakah artinya dana tersebut tidak diserap oleh sekolah?. Kalau iya kenapa hal itu bisa terjadi?,” tegas Fawaz.

Sementara itu, Fraksi NasDem menilai banyak catatan terdokumentasikan dimasa 2020-2021. Pemerintah Kabupaten, diharapkan bisa memperbaiki kinerjanya. Baik dalam perencanaan, implementasi pendapatan, dan penggunaan belanja daerah terukur dan bisa dirasakan oleh masyarakat. 

“Pemerintah Kabupaten Cirebon, harus meningkatkan kepekaan diri, dalam memprioritaskan realisasi program kerja dimasing-masing SKPD, dengan berbasis pada kebutuhan dasar masyarakat,” kata perwakilan Fraksi NasDem, Titi Sumanti. 

Kemudian, Fraksi NasDem juga mendorong, Pemda mengevaluasi personil SDM secara ketat dengan berbasis kinerja. Mempertimbangkan aspek profesionalisme dalam menempatkan personil disemua sektor SKPD. Sehingga, dapat bekerja maksimal. 

“Juga memaksimalkan potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan baru bagi daerah. Seperti oeningkatan investasi dibidang industri kreatif dan kepariwisataan desa,” katanya. 

Kemudian penataan kawasan kumuh menjadi zona bisnis terpadu. Serta merevitalisasi kawasan terbuka hijau sebagai area wisata. (zen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.