Aliansi Mahasiswa UGJ Kecam Pelemahan KPK

oleh -21 views
AKSI. Aliansi Mahasiswa UGJ menggelar aksi kecam kinerja Jokowi di periode kedua yang dinilai buruk. FOTO: SUWANDI/RAKYAT CIREBON

RAKYATCIREBON.ID – Aliansi Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon menggelar aksi mengecam kinerja periode kedua Presiden Joko Widodo, Rabu (20/10). Aksi yang dipusatkan di perempatan Jalan By Pass Brigjen Darsono Jalan Pemuda Kota Cirebon ini, sempat membuat arus lalu lintas tersendat.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGJ, Jairus Usup Widodo menjelaskan, aksi digelar sebagai bentuk kecaman atas kinerja pemerintah yang dinilai buruk. Terutama dalam penegakan anti korupsi, kebebasan berpendapat hingga profesionalitas penegak hukum.

“Gerakan yang terjadi di Cirebon hari ini oleh Aliansi Mahasiswa  UGJ berangkat dari kekesalan kami. Berangkat dari kekecewaan kami terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada periode kedua ini yang tidak mungkin selesai dalam membenahi problematika di negara kita,” ujar Edo, sapaan akrab Jairus Usup Widodo.

Menurut Edo, pemerintah dinilai melakukan pembiaran terhadap matinya demokrasi dan supremasi hukum. Dia ingin, pemerintah melakukan rekonstruksi di tubuh pemerintah.

“Makanya kami menyuarakan aspirasi segala aspek yang ada di tubuh pemerintahan yang bermasalah, yang ada problem bisa direkonstruksi secara total itulah yang menjadi aspirasi kita,” jelas dia.

Dia melanjutkan, poin-poin tuntutan adalah respons dari situasi saat ini. Terutama penguatan pada lembaga anti rasuah yang dinilai malah bobrok di pemerintahan Jokowi periode kedua.

“Poin-poin yang kita sikapi pertama mendesak pemerintah agar lebih bisa menguatkan dan agar bisa mengembalikan marwah dari KPK. Karena kemarin sempat kita rasa KPK kehilangan marwah makanya KKN itu sampai sekarang masih marak terjadi di Indonesia,” jelas Edo.

Kemudian, lanjut Edo, aksi juga merespons aksi represif kepolisian terhadap mahasiswa saat menyuarakan aspirasi di muka umum. Edo menyebut, Aliansi Mahasiswa UGJ sepakat menolak segala bentuk pembungkaman. Pasalnya, kebebasan bersuara termasuk HAM yang harus diberi ruang baik di dalam maupun di luar kampus.

“Kita mendesak pihak kepolisian yang memang dalam menindak aksi masa gerakan ini terlalu represif. Ada intimidasi, melakukan kekerasan, melakukan penangkapan, ada penghadangan, penyitaan pada aksi demonstrasi. Banyak pelanggaran HAM ketika kita menyuarakan pendapat di muka umum,” jelas dia.

Di samping itu, Aliansi Mahasiswa UGJ juga menyoroti buruknya sistem pendidikan yang masih dianggap tidak relevan dengan situasi Covid-19. Hal itu harus menjadi catatan bagi stake holder di bidang pendidikan agar segera lakukan langkah perbaikan.

“Itulah yang sedang kita coba perbaiki. Dengan adanya komersialisasi, adanya jual beli jabatan dan lain sebagainya itu yang harus kita sikapi untuk bisa kita relevansikan dengan kondisi sekarang,” tukas dia. (wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.